Anggota DPR Ingatkan MBG Perlu Diprioritaskan di Daerah 3T

koranmonitor – JAKARTA | Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan pemerintah, agar memprioritaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) demi mengatasi persoalan kekurangan gizi di daerah-daerah tersebut.

“Daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, terluar, itu sungguh sangat perlu diafirmasi agar percepatan ketercapaian gizi sehari-harinya itu bisa memadai. Angka kurang gizi, stunting, itu banyak ditemukan pada daerah 3T,” kata Ledia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

Sebelumnya, dalam kegiatan di masa resesnya, Ledia telah meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di beberapa sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi, Jawa Barat. Berdasarkan kunjungan dan serap aspirasi yang dilakukannya dalam kunjungan itu, Ledia menemukan bahwa kebutuhan program MBG itu tidak merata.

Ia menyampaikan, terdapat sejumlah sekolah dengan kondisi sebagian besar siswanya dari kalangan tidak mampu atau hampir semuanya tidak mampu secara ekonomi. Mereka mengalami kesulitan untuk sarapan, tidak mempunyai bekal, dan lain sebagainya. Sekolah seperti itu harus menjadi prioritas utama pelaksanaan MBG.

Sementara itu, kata dia, ada pula sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu sehingga tidak begitu memerlukan program MBG.

Menurutnya, penentuan prioritas pelaksanaan MBG itu diperlukan, mengingat keterbatasan anggaran yang ada.

“Mengingat pelaksanaan program ini membutuhkan dana sangat besar dan saat ini bahkan belum bisa menjangkau semua sekolah di seluruh Indonesia, maka diperlukan pendataan yang lebih jelas agar diperoleh informasi akurat mana-mana sekolah yang harus diprioritaskan menerima program MBG ini,” kata Ledia.

Kedua, ia memandang pemerintah perlu melakukan efisiensi jumlah paket makanan, dengan tidak menyamaratakan jumlah paket makanan setiap hari. Menurutnya, setiap sekolah pada umumnya telah memiliki rata-rata jumlah murid yang tidak hadir dalam satu hari.

Misalnya pada salah satu SMP yang dikunjungi, Ledia menemukan bahwa rata-rata terdapat 60 dari 800 siswa yang tidak hadir setiap harinya. Namun, paket MBG yang dikirim selalu berjumlah 800 paket sehingga ada kelebihan puluhan paket makanan setiap harinya.

“Kalau sudah punya ukuran rata-rata ini, mungkin tidak harus dikirim 800 paket makanannya, bisa saja 750 cukup. Agar apa? Agar kita bisa melakukan efisiensi dan mencegah pemborosan. Efisiensi anggaran bisa terbukti dari sini, bukan menyatakan efisiensi tetapi dengan cara dikurangi mutu atau kualitas produknya,” ucap anggota legislatif dari Dapil Jawa Barat 1 itu.

Berikutnya, Ledia juga menyoroti persoalan limbah makanan. Setiap harinya, ujar dia, pelaksanaan MBG menyisakan sampah, seperti kulit buah, kotak bekas susu, serta sisa makanan yang tidak habis dimakan siswa. Akibat hal itu, beberapa sekolah mulai memiliki problem baru, yakni pengelolaan sampah.

Menurutnya, sekolah pada akhirnya memerlukan bantuan dalam hal pengelolaan sampah.

“Entah akan dimagotisasi, dikomposting, mau diapakan juga itu sampah tentu harus disiapkan agar tidak menumpuk dan menjadi sumber masalah baru. Artinya, perlu koordinasi juga antara sekolah dan pihak terkait seperti ketua RW (rukun warga) dan kelurahan,” ucap dia. KMC/ant