Bahas 2 Kasus Tanah di Sumut, Jokowi : Kelola Aset dengan Baik

JAKARTA | Presiden RI, Jokowi menggelar rapat untuk membahas penyelesaian dua masalah tanah di Sumatera Utara (Sumut).

Presiden meminta pemerintah daerah hingga BUMN menertibkan aset-aset yang dimilikinya sehingga tak menimbulkan konflik dengan warga.

Rapat digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020). Rapat dihadiri sejumlah menteri terkait hingga Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.

“Laporan yang saya terima, dari Gubernur Sumut ada dua masalah pertanahan di provinsi Sumatera Utara, yang butuh putusan yang cepat agar tidak berlarut-larut. Pertama adalah eks HGU PTPN 2. Kedua terkait dengan sengketa lahan di Pangkalan Udara Soewondo, ini eks Airport Polonia Medan,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan ada 5.873 hektare yang telah dikeluarkan dari HGU PTPN 2. Dari luas tersebut, 3.104 hektare belum memperoleh izin penghapusbukuan dari Kementerian BUMN.

“Sedangkan sisanya seluas 2.768 hektare telah memperoleh izin penghapusbukuan,” ujar dia.

Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengeluarkan kebijakan pembukuan administrasi pertanahan, terhadap tanah eks HGU PTPN 2. Ini dilakukan untuk menghindari spekulasi tanah.

“Sehingga tanah eks HGU PTPN 2 betul-betul bisa dimiliki dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat berdasarkan daftar nominatif yang sudah ada, atau dilakukan inventarisasi dan klarifikasi ulang oleh Pemprov Sumut. Tolong betul-betul ada inventarisasi dan verifikasi ulang,” ujar dia.

Selain itu, Jokowi juga mendapat laporan bahwa ada 591 hektare tanah eks Bandara Polonia. Dari jumlah itu, terdapat 302 hektare yang dikeluarkan sertifikat hak pakai untuk TNI AU.

“Sedangkan Tanah seluas 260 hektare belum memiliki sertifikat. Di atas tanah seluas 260 hektare yang belum bersertifikat terdapat 5.036 KK atau 27 ribu warga. Termasuk keluarga atau ahli waris penggarap tanah seluas 5,6 hektare yang telah memiliki putusan hukum dari MA,” kata Jokowi.

“Karena itu saya minta dicarikan penyelesaian yang adil. Semua opsi penyelesaian harus dibicarakan dengan baik. Dan hal ini perlu segera diputuskan. Karena bukan saja menyangkut aset-aset TNI AU tapi juga menyangkut 27 ribu warga yang saat ini menempati lahan seluas 260 hektare eks Lahan Bandara Polonia,” sambung Jokowi.

Atas dua kasus itu, Jokowi meminta pemda hingga Kementerian BUMN untuk menertibkan tata kelola aset-aset. Menurut dia, jangan sampai aset tersebut menimbulkan masalah dengan warga.

“Berkaca dari kasus Sumatera Utara ini saya minta kepada seluruh Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, BUMN, dan pemda untuk menertibkan administrasi, tata kelola, serta menjaga aset-aset yang dimilikinya sehingga tidak menimbulkan permasalahan pertanahan yang berlarut-larut.

Apalagi memunculkan konflik antarwarga, antara warga dnegan pemerintah, dan antara warga dengan BUMN,” beber Jokowi.

Secara khusus, Jokowi meminta Menteri ATR Sofyan Djalil untuk menyusun skema penyelesaian tanah aset yang bermasalah. Skema itu diharapkan jadi pedoman untuk lembaga di pusat dan daerah seluruh Indonesia.

“Saya kira ini menjadi contoh kita bersama bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada secepat-cepatnya sehingga tidak berlarut-larut, sampai bertahun-tahun tidak kita selesaikan. Kita memiliki contoh, kemarin saya di Kampar sudah ada contohnya. Di Riau dan beberapa tempat yang lainnya. Dan Khusus terkait asset K/L yang terlantar, yang belum dioptimalkan agar segera dilakukan langkah-langkah terobosan sehingga aset itu menjadi lebih produktif,” ujar dia.KM-dtc