Demo Kantor KPK, Mahasiswa Desak Usut Dugaan Pelanggaran Pemilihan Rektor USU

koranmonitor – JAKARTA | Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli USU (KAMPPUS) menggelar demonstrasi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Mereka menuding proses Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2026–2031 sarat kejanggalan dan manipulasi, setelah Majelis Wali Amanat (MWA) USU disebut memaksakan rapat pleno di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Jakarta.

“Lokasinya jauh dari kewenangan dan terkesan sebagai upaya pengalihan isu. Pola ini menguatkan dugaan langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan kepentingan Muryanto Amin, calon petahana yang tengah dibayangi persoalan serius seperti dugaan plagiarisme yang telah diperiksa Inspektorat, dugaan kelebihan pembayaran UKT dan remunerasi, kejanggalan proses penjaringan rektor pada 25 September 2025, hingga statusnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut yang sedang disidangkan di PN Medan,” ujar Korlap KAMPPUS, Wahyudi, saat berorasi di depan Gedung KPK.

Dari atas mobil komando, Wahyudi mengatakan pemilihan rektor yang tetap digelar sebelum hasil audit Inspektorat diumumkan, merupakan tanda kuat bahwa proses tersebut diarahkan untuk meloloskan figur yang tengah berada dalam pusaran masalah integritas dan hukum.

“Kekacauan tata kelola ini menunjukkan bagaimana MWA USU di bawah kendali kepentingan politik, telah mengabaikan Statuta USU yang mewajibkan akuntabilitas, keterbukaan, demokratis, dan partisipatif,” tegasnya.

Sebelumnya, massa KAMPPUS juga berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Mereka menilai proses pemilihan rektor sarat pemaksaan jadwal, pemilihan lokasi rapat yang tertutup, serta adanya larangan bagi Sekretaris MWA membuka surat Menteri.

Menurut KAMPPUS, sikap MWA yang mengabaikan keberatan resmi calon rektor dan hasil pemeriksaan Inspektorat merupakan bentuk pembangkangan terbuka terhadap hukum dan etika publik.

“Wajar jika publik menilai bahwa USU telah ditarik masuk ke ruang gelap yang dikendalikan oleh segelintir elite, agar Muryanto Amin tetap mempertahankan kursi rektor, meski kepemimpinannya tengah disorot terkait dugaan pelanggaran integritas akademik dan maladministrasi keuangan. Karena itu, pemilihan rektor pada 18 November 2025 adalah cacat prosedur, cacat moral, dan cacat integritas,” kata Wahyudi.

KAMPPUS menuntut MWA menghentikan seluruh proses pemilihan rektor, membuka laporan lengkap Inspektorat, mempublikasikan dokumen dugaan plagiarisme, serta mengungkap seluruh temuan terkait tata kelola keuangan selama masa kepemimpinan Muryanto Amin.

“USU bukan milik satu orang, bukan milik jaringan kepentingan, dan bukan milik pejabat yang sedang dililit dugaan pelanggaran hukum. Kami meminta KPK memanggil paksa, memeriksa, dan menjalankan proses hukum terhadap Muryanto Amin terkait dugaan tindak pidana serta mengaudit proyek pembangunan jalan di Sumatra Utara,” ujarnya.

Wahyudi juga mendesak KPK mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan aset USU berupa kebun sawit Tabuyung, Mandailing Natal, seluas 10.000 hektare yang diduga melibatkan Muryanto Amin. Mereka menuntut pengembalian aset tersebut maupun aset lain milik USU.

“Panggil, periksa, dan jalankan prosedur hukum terhadap semua pihak yang berkaitan dengan Muryanto Amin. Kami mendukung KPK menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan USU dan menolak segala bentuk penyelewengan serta perilaku koruptif di mimbar akademik,” seru para demonstran. KMC/R