Ini Arahan Presiden Jokowi, Antisipasi Pilkada 2020 agar Tak Jadi Klaster Corona

JAKARTA : Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) berharap Pilkada 2020 tetap menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

Jokowi juga menekankan, yang terpenting Pilkada 2020, harus aman dari penularan virus Corona (COVID-19).

“Karena pilkada ini diselenggarakan di tengah situasi pandemi, yang kita harapkan tetap berjalan secara demokratis, luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), tapi yang paling penting tetap aman COVID,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan Pilkada 2020 yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (5/8/2020).

Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember. Pilkada diselenggarakan di 270 daerah, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten.

Jokowi meminta jajarannya meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah serius mengutamakan aspek keselamatan dari penularan virus Corona.

“Kita juga harus bisa meyakinkan pemilih bahwa KPU juga pemerintah sangat concern terhadap kesehatan dan keselamatan dari COVID, sehingga penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman dan yang kita harapkan tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik,” kata Jokowi.

Berikut arahan lengkap Jokowi mengenai persiapan Pilkada 2020:

Persiapan pelaksanaan pilkada serentak yang nanti akan diselenggarakan 9 Desember 2020 perlu kita bicarakan dalam rapat terbatas pagi hari ini.

Pertama, karena penyelenggaraan pilkada ini diselenggarakan di tengah situasi pandemi yang kita harapkan tetap berjalan secara demokratis, luber jurdil.

Tapi yang paling penting adalah, tetap aman COVID sehingga ada dua hal yang menjadi tekanan utama, bahwa Pilkada 2020 harus semakin berkualitas dan juga aman COVID. Sehingga aspek kesehatan-aspek keselamatan petugas peserta, dan juga tentu saja pemilih harus menjadi prioritas.

Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru, dalam setiap tahapan di pilkada. Sehingga tidak nantinya menimbulkan klaster terbaru atau gelombang baru, dari COVID yang kontraproduktif.

Kedua, saya juga melihat beberapa negara juga telah menyelenggarakan pemilu di masa pandemi ini. Baik pemilu lokal maupun pemilu nasional seperti di Singapura, di Jerman, di Prancis, di Korea Selatan.

Dan yang paling penting kita juga harus bisa meyakinkan pemilih, bahwa KPU juga pemerintah sangat concern terhadap kesehatan dan keselamatan dari COVID. Sehingga penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman, dan yang kita harapkan tingkat partisipasi pemilih tetap, pada kondisi yang baik.

Ketiga, tentu saja ini juga menjadi momentum yang baru untuk menampilkan cara-cara berpilkada dengan cara baru inovasi baru dalam berdemokrasi di masa pandemi, baik itu dari sisi penyelenggara maupun dari sisi peserta.

Keempat, saya juga sudah mendapatkan laporan dari Menteri Dalam Negeri mengenai kesiapan anggaran, dan juga nanti saya minta laporan mengenai antisipasi kerawanan dan keamanan dalam Pilkada 2020 ini, yang sedang menyangkut kurang-lebih 270 (daerah) pilkada, baik pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

mf/dtc