Ketua LPM Sumut: Wali Kota dan Bupati Layak Sambut Ide Cemerlang Gubsu

koranmonitor – MEDAN | Gagasan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama antara Pemprovsu, dengan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota (Pemko) di Sumatera Utara dinilai sebagai ide cemerlang.

Untuk itu, Bupati dan Wali Kota selayaknya menyambut positif inisiatif tersebut.

Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sumatera Utara Rolel Harahap menilai gagasan itu positif baik untuk tujuan profit maupun pelayanan.

“Ini positif,” kata Rolel usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin, 5 Mei 2025.

Saat memberikan arahan pada Pembukaan Musrenbang, Gubsu Bobby Nasution mencontohkan, Pemprovsu dan Pemkab Langkat bisa mendirikan BUMD yang bergerak di bidang perminyakan. Kemudian Pemprovsu dengan Pemkab Mandailing Natal bisa memiliki BUMD bersama di bidang tambang emas.

Di bidang layanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota bisa merger (bergabung) dengan PDAM Tirtanadi milik Pemprovsu, sehingga menjadi BUMD besar dan kuat, seperti BUMD Bank Sumut yang sahamnya dimiliki Pemprovsu dan seluruh Pemkab/Pemko se-Sumatera Utara, dan menghasilkan dividen menjadi PAD setiap tahun.

“Pak Gubernur sudah membuka jalan kolaborasi, silakan para Bupati dan Walikota manfaatkan peluang sesuai potensi daerah masing-masing. Dulu saat Inalum mau diambil alih menjadi BUMN tahun 2013, ada gagasan Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota penerima annual fee dari PT Inalum mendirikan BUMD bersama ikut memiliki saham PT Inalum. Pak Luhut Panjaitan yang saat itu pengusaha dan Pak Airlangga Hartarto Ketua Komisi di DPR-RI terlibat pembicaraan itu. Dengan kepiawaian Pak Gubernur bernegosiasi dengan pemerintah pusat gagasan itu bisa kembali dibicarakan dan diwujudkan,” ujar Rolel yang saat 2013 sebagai Wakil Wali Kota Tanjungbalai (salah satu daerah penerima annual fee).

Nah, dari ide Pemprovsu, Pemkab Batubara, Pemkab Asahan dan Pemko Tanjungbalai bisa mendirikan BUMD bersama yang bergerak di bidang hilirisasi produk PT Inalum.

“Tentu daerah lain bisa menjajaki di bidang sesuai potensi daerahnya,” ujar Rolel yang juga Ketua KNPI Sumut 2005-2008 tersebut.

Pada pembukaan Musrenbang Senin 5 Mei 2025 itu, Bobby Nasution juga menyampaikan target sasaran utama yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan tahun 2025-2029.

Antara lain pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,03 % menjadi 7,6 %, PDRB perkapita dari sebesar Rp 73,57 juta menjadi Rp115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21% menjadi 5,30 %, tingkat membantu terbuka dari 5,60 % menjadi 5,20 sampai dengan 4,74%.

Selanjutnya penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 3,82-2,82 %, peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 menjadi 0,59 poin, penurunan indeks gini dari 0,306 menjadi 0,287 sampai dengan 0,291 poin, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1 % menjadi 18,52 %.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni, para bupati dan walikota se-Sumut, Ketua DPRD, Para Rektor, Pimpinan Asosiasi, Ormas dan LSM. KM-red