Marak Klaim Obat COVID-19, YLKI: Pejabat Publik Berikan Contoh Buruk

JAKARTA | Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti fenomena banyak klaim obat COVID-19 beredar di masyarakat.

YLKI mengungkap salah satu faktornya, karena banyak pejabat publik memberikan contoh buruk menghadapi COVID-19 sejak awal.

“Mengapa ini juga menjadi muncul karena sejak awal pejabat-pejabat publik memberikan contoh buruk dalam merespon virus corona ya. Mulai dari nasi kucing anti Corona, doa kunut anti Corona, ada jamu pancasila, sampai terakhir sampe kalung eucalyptus dari Menteri Pertanian,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam konferensi pers virtual bertajuk klaim obat COVID-19 bersama BPOM, Senin (10/8/2020).

“Ini artinya apa? Selevel pejabat publik juga memberikan contoh-contoh kurang baik dan produktif, membodohkan dan kurang mencerdaskan, sehingga kalau saat ini ada klaim-klaim yang bermunculan itu sebenarnya efek dari itu semua. Harus kita lihat dalam kerangka besar seperti itu,” ungkapnya.

Penyebab lainnya misalnya adalah buruknya politik manajemen wabah oleh pemerintah sejak awal Februari hingga saat ini.

Faktor lainnya yaitu tekanan psikologi konsumen dan lemahnya literasi konsumen terhadap obat-obatan, serta belum optimalnya penegakan hukum.

Tulus menjelaskan faktor pertama, yaitu manajemen penanganan wabah pemerintah dinilai belum maksimal. Ia mengatakan pemerintah terlalu fokus terhadap masalah kesehatan versus aspek ekonomi sehingga saat ini COVID-19 dinilai makin meluas sementara pertumbuhan ekonomi tidak bertumbuh baik.

“Kita juga diambang resesi apalagi di ASEAN seperti Singapura dan negara-negara lain juga sudah mengalami resesi artinya menurut saya kita lihat managemen penanganan wabah pemerintah terlalu keliru dengan mengutamankan aspek ekonomi padahal pandemi menjadi dasar untuk diselesaikan lebih dulu,” ungkapnya.

Selain itu maraknya klaim obat COVID-19 turut dipengaruhi aspek psikologis konsumen yang mengalami tekanan kuat, misalnya karena takut terinfeksi karena belum ada obat dan vaksin sehingga masyarakat mencari jalan keluar sendiri.

Kemudian, lemahnya edukasi terhadap jamu dan herbal terhadap masyarakat, di sisi lain ada produk herbal yang overklaim dalam promosinya di media sosial dan oleh youtuber.

“Overklaim jamu tradisional sudah marak di media sosial, darah tinggi, asam urat dan sebagainya, sebelum pandemi sudah marak sekali. Di media sosial berseliweran klaim obat COVID-19 dan sebagainya. Bukan hal yang baru. Kebetulan COVID-19 menjadi perhatian bersama, klaim-klaim yang serupa muncul marak,” ujar Tulus.

Kemudian ia menilai sanksi penindakan terhadap pihak yang diduga melanggar hukum kurang maksimal sehingga kejahatan serupa bisa berulang. Oleh karena itu YLKI merekomendasikan agar pemerintah memperbarui politik manajemen wabah dan serius menanganai pandemi COVID-19.

“Terlalu terkungkung dengan persoalan ekonomi, wabahnya makin luas dan ekonominya jeblok. Harus fokus pada masalah penanganan pandemi,” ucapnya.

YLKI juga meminta BPOM, Kemenkes agar memberikan edukasi ke masyarakat terkait jamu herbal sehingga tidak mudah percaya engan klaim obat COVID-19. Sebab hingga kini WHO menyatakan belum ada obat COVID-19.

“Secara internasional sampai detik ini WHO ataupun negara lain belum menemukan obat COVID-19. Dan vaksin sedang dalam uji klinis. Akhir tahun ini uji klinis ini lulus dan kita bisa terlindungi,” ujar Tulus.

Ia mengatakan jika pun ada obat herbal yang beredar manfaatnya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tulus meminta agar aparat penegak hukum bersinergi dengan Kominfo untuk menindak iklan-iklan yang overklaim.

“Kita mendorong penegakan hukum yang konsisten, continue dan terintegrasi sampai sisi hulu. Terutama penegakan hukum secara online itu. Karena sekarang marak media sosial, maka BPOM harus bersinergi dengan plaform digital, memasarakan itu, atau lewat Kominfo, iklan-iklan liar harus ditake down, adu kuat melindungi konsumen dari klaim-klaim yang abal-abal,” ungkapnya.

Tulus mengatakan data YLKI menyebutkan sejak Maret hingga Juli sebanyak 33,3 persen konsumen mengadukan terkait masalah kesehatan, misalnya terkait harga masker, handsanitizer dan obat-obatan.

Selain itu sebanyak 2,7 persen masyarakat mengadukan terkait layanan di rumah sakit, BPJS maupun masyarakat yang ditolak di RS.

“Masalah kesehatan, produk kesehatan selama pandemi dari awal Februari sampai sekarang masih menjadi pengaduan yang paling tinggi atau setidaknya nomor dua di YLKI yaitu menduduki 33,3 persen. Jadi inilah yang harus kita perhatikan dan juga terkhusus pada Badan POM, Kementerian Kesehatan karena ini memang menyangkut masalah kesehatan di masa pandemi ini,” paparnya.

mf/dtc