NASIONAL

Menkes MenJamin Vaksin Berbayar Bukan dari Hibah

JAKARTA-koranmonitor | Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin memastikan sebanyak 500 ribu vaksin hibah, yang diterima Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), tidak digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.

“Saya memastikan ini 500 ribu Sinopharm dan akan tambah 250 ribu hibah pribadi dari Raja UEA ke Jokowi tidak dijual oleh Bio Farma, hibah itu dipegang kami di Kemenkes,” kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI secara daring, Selasa (13/7/2021).

Budi menyatakan, pihaknya sangat hati-hati dalam menggunakan vaksin hibah dan selalu meminta arahan Jokowi.

Menurutnya, vaksin hibah dari Pemerintah UEA yang bakal bertambah sebanyak 250 ribu lagi sudah diarahkan Jokowi, untuk digunakan bagi kelompok difabel.

“Kami sangat hati-hati mau keluarkan, kami minta arahan Bapak Presiden dan arahan Presiden tadinya vaksin ini mau digunakan untuk haji supaya cepat, jadi presiden bilang jangan dikasih mana-mana siapkan untuk haji. Tapi karena haji tidak jadi, oleh Presiden diarahkan untuk difabel,” tutur Budi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik langkah pemerintah yang membuka akses masyarakat umum, untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.

Ia berharap jenis vaksin yang diperjualbelikan lewat Kimia Farma itu nantinya bukan barang hibah dari negara lain.

“Smg jg bukan vaksin hibah negara sahabat yg diperjualbelikan,” kata Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Senin (12/7/2021).

Ia pun mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat, bukan untuk mencari untung dari rakyat.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu meminta agar pemerintah membatalkan langkah membuka akses masyarakat umum, untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.

“Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat terus dijual lagi ke rakyat,” katanya.KM-red/cnn

admin

Recent Posts

Hakim Soroti Niat Jahat di Balik Kasus Suap Proyek Jalan Rp96 Miliar di Sumut, Topan Ginting Dapat Fee 4 Persen

koranmonitor - MEDAN | Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, menilai perkara suap…

56 tahun ago

Polda Sumut Gelar Penanaman Jagung Serentak Dukung Swasembada Pangan Nasional

koranmonitor - MEDAN | Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bersama seluruh jajaran Polres melaksanakan…

56 tahun ago

Cakupan Imunisasi Capai 94%, Kahiyang Ayu Apresiasi Antusiasme Warga Binjai

koranmonitor - BINJAI | Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut)…

56 tahun ago

Gubernur Sumut Lantik 177 Pejabat Eselon III dan IV, Ingatkan Jangan Tergoda Ikut Yang Tidak Benar

koranmonitor - MEDAN | Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Nasution, melantik 177 pejabat eselon III dan…

56 tahun ago

Titipan Wali Kota: Jangan Sia-siakan Kesempatan Kedua! 21 Warga Belawan Bebas Lewat RJ Selektif

koranmonitor - BELAWAN | Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan secara resmi menghentikan penuntutan terhadap 21 tersangka…

56 tahun ago

BADKO HMI Sumut: Pertamina Harus Dilihat sebagai Aset Kebangsaan, Bukan Sekadar Pencari Laba

koranmonitor - BINJAI | Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan,…

56 tahun ago