Ombudsman Banten Segera Selesaikan 116 Laporan Soal Covid-19, Paling Banyak Terkait Bansos

SERANG | Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan (foto) mengatakan, hingga Kamis (28/5/2029) pukul 20.00 Wib, pihak ya telah menerima 116 laporan/pengaduan dari masyarakat terkait bantuan sosial dari pemerintah.

Dikatakan Dedy Irsan, laporan/pengaduan itu diterima, sejak Ombudsman RI Perwakilan Banten membuka Posko Pengaduan Daring (online) bagi masyarakat terdampak Bencana Nasional Covid-19 pada 29 April yang lalu, laporan yang masuk mayoritas terkait permasalahan bansos dari pemerintah.

Ombudsman Banten menerima 116 laporan/pengaduan. Sebanyak 105 aduan atau lebih dari 90 persen terkait bansos bagi warga terdampak Covid-19. Sisanya, layanan keuangan sebanyak 8 laporan dan layanan kesehatan 2 laporan, serta layanan transportasi sebanyak 1 laporan.

“Jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman Banten, merupakan jumlah aduan tertinggi secara nasional,” sebut Dedy Irsan di Kantor Ombudsman Banten.

Sedangkan sebaran asal laporan/pengaduan di Provinsi Banten didominasi dari wilayah Tangerang Raya, yakni 60 aduan. Dengan rincian Kota Tangerang Selatan 20 aduan, Kota Tangerang 21 aduan, dan Kabupaten Tangerang 19 aduan.

Pengaduan lainnya berasal dari Kabupaten Serang (8 Laporan), Kota Serang (8 Laporan), Kabupaten Pandeglang (2 laporan), dan Kabupaten Lebak (14 Laporan). Sementara 7 Laporan berupa pengaduan terkait instansi pusat dan instansi lainnya (BUMN).

Dedy merinci lebih jauh mengenai laporan terkait bansos, yang diterima Ombudsman Banten. Secara umum masyarakat memandang prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas. Banyak masyarakat terdampak tidak menerima bantuan, penerima bansos dipandang tidak tepat, karena ada yang lebih membutuhkan.

Tidak mendapat bantuan karena pendatang, jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai, tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki KTP/KK, serta masih adanya pungli dari aparat di lapangan.

Ombudsman Banten masih melihat pendataan dan penyaluran bansos masih karut marut. Masyarakat mengeluh, demikian pula aparat di bawah yang melakukan pendataan dan penyaluran. Sementara di tingkat instansi daerah, masih mencari formula untuk menyampaikan informasi, terkait bansos dengan baik dan lengkap.

“Untuk itu, kami mendorong agar seluruh pihak, pusat, daerah, hingga desa dan aparat RT/RW bersinergi. Dan segera disusun ketentuan yang mengintegrasikan pendataan sekaligus menjadi pedoman, bagi pelaksanaan penyaluran di lapangan, sehingga bisa langsung di eksekusi,” sebutnya.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Narahubung Posko Daring Covid-19 Provinsi Banten, Zainal Muttaqin, mengungkapkan, tindak lanjut yang dilakukan untuk merespon pengaduan yang disampaikan masyarakat.

“Kami sudah membuat komitmen dengan Pemerintah Provinsi dan seluruh Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, serta menunjuk narahubung di tiap pemda untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat,” kata Zainal.

Menurut Zainal, sejauh ini narahubung di tiap pemda telah cukup sigap menindaklanjuti laporan yang diteruskan Ombudsman. “Alhamdulillah, dalam beberapa kasus sudah selesai dan masyarakat yang membutuhkan telah mendapat haknya,” katanya.

Hal ini, lanjutnya, juga tidak terlepas dari proses verifikasi awal terhadap setiap laporan. Untuk laporan yang disampaikan secara lengkap, baik identitas, alamat lokasi maupun kronologis masalahnya, akan bisa cepat ditindaklanjuti.

Untuk itu, Zainal menghimbau masyarakat agar bisa menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya, dalam pengaduannya.KM-Fahmi