Ombudsman Minta Presiden Jokowi Batasi Rangkap Jabatan di BUMN

OMBUDSMAN RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan presiden (perpres) untuk memperjelas batasan dan kriteria dalam penempatan jabatan struktural dan fungsional aktif sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Itu karena ada ratusan komisaris yang terindikasi memiliki rangkap jabatan di BUMN dan di anak usaha BUMN.

Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menduga persoalan banyaknya komisaris yang memiliki rangkap jabatan di perusahaan pelat merah ini terjadi karena ada upaya meningkatkan remunerasi.

Diketahui, remunerasi adalah pemberian gaji atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya.

“Kami harus jujur ya, terbiasa kadang-kadang berkelit dengan alasan macam-macam tapi kami setelah mendalami, saya bertemu dengan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) kesimpulannya rangkap jabatan ini semata-mata masalahnya adalah keinginan untuk meningkatkan remunerasi,” ungkap Ahmad dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Oleh karena itu, Ahmad menyatakan pihaknya telah memberikan catatan khusus kepada Jokowi agar persoalan rangkap jabatan di BUMN bisa segera diselesaikan. Ia berharap peningkatan remunerasi tidak mengganggu rasa keadilan sesama pejabat di dalam pemerintahan itu sendiri.

“Kami sudah berikan catatan khusus ke Presiden agar terbitkan perpres pembatasannya (pembatasan jabatan) agar bisa dijalankan, agar lebih efektif,” jelas Ahmad.