Padang Lawas dan Nias Masuk Daftar 41 Pemda dengan Serapan APBD 2020 Paling Rendah

MENDAGRI Tito Karnavian menghimbau agar Pemda yang persentase realisasi Belanja masih dibawah 30% ,untuk segera merealisasikan anggarannya. Tercatat 41 provinsi atau Kabupaten/Kota.

Menurut Mendagri, permasalahan rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama permasalahan umum pendapatan daerah diantaranya pungutan terhadap potensi pajak dan retribusi kurang optimal akibat dampak dari pandemic covid-19.

Selanjutnya Pemda terlalu tinggi dalam menetapkan target pendapatan tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki; terjadinya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya penerimaan negara dampak dari pandemik Covid-19.

“Pemda cenderung main di tengah, melakukan lelang di triwulan dua dan pihak ketiga cenderung menarik dana pembayaran kegiatan pengadaan pada akhir tahun,” ungapnya.

Nah, langkah-langkah atau strategi percepatan penyerapan belanja daerah dapat berupa: Pertama, Melakukan keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah khususnya home industry (sektor UMKM.

“Ya termasuk merevitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan guna meningkatkan daya beli masyarakat,” kata dia. Nah berikut daerah yang serapan anggaran dan belanja daerah di bawah 30 persen.

 PRESENTASE DATA APBD 2020 SEJUMLAH PEMDA 

• Kabupaten Deiyai 15,28%
• Kabupaten Boven Digoel 16,46%
• Kabupaten Tolikara 17,02%
• Kabupaten Pegunungan Bintang 19,47%
• Kabupaten Pulau Taliabu 19,90%
• Kabupaten Mimika 20,83%
• Kabupaten Jayawijaya 20,84%
• Kabupaten Sorong Selatan 21,61%
• Kabupaten Maybrat 21,98%
• Kabupaten Sumba Barat Daya 21,99%
• Kabupaten Supiori 22,43%
• Kabupaten Sabu Raijua 23,05%
• Kabupaten Yalimo 23,22%
• Kabupaten Badung 24,61%
• Kota Sorong 24,69%
• Kabupaten Indramayu 24,96%
• Kabupaten Manokwari 26,45%
• Kabupaten Merauke 26,81%
• Kabupaten Banjar 27,04%
• Kabupaten Intan Jaya 27,37%.
• Kabupaten Mamberamo Raya 27,62%
• Kabupaten Nagekeo 28,04%
• Kabupaten Puncak Jaya 28,29%
• Kabupaten Bojonegoro 28,57%
• Kabupaten Sarmi 28,62%
• Kabupaten Mappi 28,65%
• Kabupaten Timor Tengah Selatan 28,83%
• Kabupaten Mamberamo Tengah 28,85%
• Kabupaten Halmahera Timur 28,86%
• Kabupaten Halmahera Barat 28,86%
• Kabupaten Paniai 28,88%
• Kabupaten Nias 28,88%
• Kabupaten Pidie 28,93%
• Kabupaten Pidie Jaya 28,99%
• Kabupaten Nduga 29,23%
• Muara Enim 29,57%
• Kabupaten Kerinci 29,70%
• Kabupaten Padang Lawas 29,75%
• Kabupaten Kediri 29,75%
• Kabupaten Muna Barat 29,86%
• Kabupaten Biak Numfor 29,91%

vm/siberindo