Pemkot Batam Bentuk Satgas Pemberantasan Premanisme

koranmonitor – BATAM | Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan premanisme di kota itu.

“Satgas ini sedang kami susun, sudah ada arahan dari Pak Wali Kota. Pembinanya akan melibatkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pengarahnya Sekretaris Daerah, dan ketua satgasnya adalah Kepala Badan Kesbangpol,” kata Kepala Badan Kesbangpol Batam Riama Manurung saat dihubungi di Batam, Sabtu (7/6/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan ketertiban di wilayah perkotaan, khususnya terkait keberadaan ormas.

Pihaknya menargetkan pembentukan satgas ini dapat rampung pada Juni ini.

“Karena Batam termasuk daerah yang taat terhadap instruksi pemerintah pusat, kami harap bulan ini bisa selesai,” katanya.

Meski tidak dalam situasi yang mendesak, Kesbangpol menilai pembentukan satgas tetap relevan untuk memperkuat sistem kewaspadaan dan penanganan dini terhadap potensi gangguan ketertiban.

“Sebetulnya, koordinasi kita dengan Forkopimda sudah sangat baik, jadi secara teknis sudah berjalan,” katanya.

Salah satu isu yang sempat menjadi perhatian yakni keterkaitan organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya dengan insiden di daerah lain. Namun, Kesbangpol Batam memastikan bahwa organisasi tersebut tidak terlibat di kota itu dan telah mengklarifikasi secara langsung.

“Mereka sudah kami panggil, duduk bersama kami, dan kami pastikan GRIB Jaya Batam tidak terafiliasi dengan kelompok-kelompok di daerah lain. Tugas kami memang melakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual, dan itu sudah kami lakukan,” ujarnya.

Kesbangpol Batam selama ini juga aktif melakukan pengawasan melalui koordinasi intensif bersama aparat intelijen TNI dan Polri.

Sistem pemantauan berjalan selama 24 jam melalui jalur komunikasi langsung dan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) yang beranggotakan lima orang di setiap kecamatan.

“Melalui FKDM ini, informasi tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan bisa kami dapatkan dengan cepat. Mereka makin semangat karena juga sudah mendapat dukungan dana hibah untuk operasional di lapangan,” kata dia pula. KMC/ant