Pengamat Ingatkan DPR: Jaga Ucapan, Jangan Tantang Rakyat

koranmonitor – JAKARTA | Gelombang aksi intensifikasi yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir, dinilai sebagai bentuk akumulasi kemarahan rakyat terhadap pemerintah dan DPR.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengatakan aksi tersebut muncul akibat ketimpangan sikap para wakil rakyat dengan kondisi masyarakat yang tengah sulit.

“Di saat rakyat susah mencari kerja, tunjangan disertakan. Di saat rakyat berjuang dengan hidupnya, malah banyak yang menduduki jabatan dan pajak rakyat naik,” ujar Adi kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

Kritik untuk DPR

Adi mengingatkan agar anggota DPR berhati-hati dalam berbicara di ruang publik. Menurutnya, alih-alih menenangkan, pernyataan sejumlah anggota DPR justru memicu kemarahan masyarakat.

“Dewan wajib jaga omongan dan perilakunya. Saat rakyat susah, malah ada yang joget-joget. Ketika rakyat protes, dituding dengan bahasa kasar. Itu tidak mencerminkan perilaku yang baik,” tegasnya.

Ia menyoroti pernyataan sejumlah anggota dewan yang mengeluhkan tunjangan, termasuk soal tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan dan alasan kemacetan jarak tempuh Bintaro–Senayan.

“Dewan itu pejabat publik. Kata-katanya harus dijaga. Jangan merugikan rakyat, jangan nantang rakyat,” tandas Adi.

Latar Belakang Aksi

Sebagai informasi, dalam beberapa hari terakhir masyarakat mengumumkan penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Pada Jumat (29/8), aksi berlangsung di sejumlah titik, mulai dari Polda Metro Jaya, Gedung DPR, hingga Markas Brimob. KMC