Suzuya Tanjung Morawa Diduga Manipulasi Pajak, DPRD Deli Serdang Rekomendasikan ke Kejaksaan

koranmonitor – DELI SERDANG | PT Suriatma Mitra Parwita, pengelola Suzuya Tanjung Morawa, diduga melakukan manipulasi pajak hingga menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp775,2 juta.

Dugaan tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) PAD II DPRD Deli Serdang bersama sejumlah OPD di ruang Komisi III DPRD, Lubuk Pakam, Rabu (1/10/2025). Namun, pihak manajemen Suzuya tidak hadir dalam rapat tersebut.

Ketua Pansus PAD II DPRD Deli Serdang, Misnan Al Jawi, menyebutkan hasil temuan lapangan menunjukkan banyak keganjilan yang memicu kebocoran PAD, sehingga target pendapatan daerah tidak pernah tercapai.

“Maka Pansus menyimpulkan estimasi total kerugian PAD Suzuya Tanjung Morawa sebesar Rp775.290.660. Temuan ini akan kami rekomendasikan dan limpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang,” tegas Misnan.

Dalam RDP terungkap perbedaan signifikan antara data di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dengan hasil ukur ulang Pansus. Luas bangunan di SPPT tercatat 22.678 meter persegi, sementara hasil pengukuran lapangan mencapai 26.525 meter persegi.

Pansus juga merekomendasikan validasi ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), karena dinilai tidak sesuai kondisi terkini.

Selain itu, Kabid Bangunan dan Gedung Dinas Cipta Karya Deli Serdang, Ari Martiansyah, mengungkapkan ada bangunan Suzuya seluas 4.000 meter persegi, yang belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk area parkir sepeda motor. Pihaknya sudah dua kali melayangkan surat kepada manajemen Suzuya, dan meneruskan persoalan tersebut ke Satpol PP.

“Sekarang mereka sudah mendaftar KRK untuk mengurus PBG, tapi masih ada bangunan yang belum berizin,” jelas Ari.

Sebelumnya, dalam aksi unjuk rasa Ikatan Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (IMP-SU) pada Kamis (25/9/2025), perwakilan manajemen Suzuya, Riri, menyatakan pihaknya selalu membayar pajak tepat waktu tanpa tunggakan maupun denda. Namun, ia mengaku siap melakukan evaluasi jika ditemukan selisih pembayaran. KMC/R