koranmonitor – MEDAN | Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan dalam mendukung penataan komponen pendukung pertahanan negara.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap saat membuka kegiatan Asistensi Penataan Sarana Prasarana Darat, Kesehatan, dan Pergudangan Komponen Pendukung Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI di Balai Kota Medan, Kamis (17/9/2026).
Zakiyuddin mengatakan, pertahanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi pertahanan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Atas nama Pemerintah Kota Medan, saya menyampaikan selamat datang di Kota Medan kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan,” ujar Zakiyuddin.
Menurut dia, asistensi tersebut penting bagi Pemko Medan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penataan sarana prasarana darat, kesehatan, dan pergudangan yang dapat menjadi bagian dari komponen pendukung pertahanan negara.
“Pemko Medan pada prinsipnya siap mendukung koordinasi dan kerja sama yang diperlukan. Setiap potensi sumber daya yang ada diharapkan dapat ditata dan dikelola secara baik, terkoordinasi, dan tepat sasaran untuk mendukung kepentingan pertahanan negara,” katanya.
Zakiyuddin berharap kegiatan tersebut menghasilkan kesamaan pemahaman, penguatan koordinasi, serta tindak lanjut yang jelas di antara seluruh pihak yang terlibat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan RI Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Sri Yanto, S.T., M.Si.(Han.), IPU melalui sambutan tertulis yang dibacakan Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Pothan Brigadir Jenderal TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA mengatakan, penataan sumber daya nasional menjadi komponen pendukung pertahanan negara penting dilakukan di tengah dinamika ancaman global.
Wirawan menjelaskan, sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Ditjen Pothan memiliki peran dalam mengintegrasikan sarana dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung pertahanan negara.
“Asistensi yang kita laksanakan hari ini merupakan pengejawantahan dari upaya penataan sumber daya nasional menjadi Komponen Pendukung Pertahanan Negara,” ujar Wirawan.
Ia menyebut sarana prasarana sipil, seperti transportasi, logistik, siber dan telekomunikasi, serta energi, juga perlu memperhatikan aspek dual-use atau fungsi ganda agar dapat mendukung kepentingan pertahanan negara sesuai ketentuan yang berlaku. “Hasil kegiatan asistensi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat pimpinan nasional,” katanya.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Forkopimda Kota Medan, Kodam I/Bukit Barisan, Kodaeral I, Lanud Soewondo, Dandim 0201/Medan, Polrestabes Medan, instansi penegak hukum, perangkat daerah, serta perwakilan BUMN dan BUMS.
Rangkaian kegiatan diisi dengan pemaparan materi dan diskusi interaktif terkait penataan sarana prasarana darat, kesehatan, dan pergudangan sebagai komponen pendukung pertahanan negara. KM-fah/R