koranmonitor – MEDAN | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama DPRD Sumut menargetkan pengesahan peraturan daerah (Perda) tentang larangan penggunaan rokok elektrik atau vape sebelum 30 November 2026.
Jika disahkan, aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk larangan penjualan dan peredaran vape di wilayah Sumatera Utara.
Target tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi yang digelar Cipayung Plus, BEM SI, dan BEM Nusantara di Aula Dinas Perhubungan Sumut, Selasa (10/11/2026).
Bobby mengatakan, Sumut berpeluang menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan larangan vape melalui peraturan daerah. Kebijakan tersebut nantinya tidak hanya mengatur penggunaan, tetapi juga melarang penjualan dan peredaran produk rokok elektrik beserta turunannya.
“Saya pikir kami pertama kalinya di Indonesia yang membuat perda larangan vape. Jadi, begitu perda ini disahkan, tidak boleh lagi menggunakan dan menjual vape di seluruh wilayah Sumut,” kata Bobby.
Sebelumnya, larangan penggunaan vape hanya diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMD, tenaga honorer, dan tenaga alih daya di lingkungan Pemprov Sumut melalui surat edaran gubernur. Melalui revisi perda yang sedang dibahas bersama DPRD Sumut, ketentuan tersebut akan diperluas sehingga berlaku bagi seluruh masyarakat.
Bobby juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan solusi bagi pedagang vape yang terdampak kebijakan tersebut. Pemprov Sumut akan memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Sumut agar para pedagang dapat beralih ke bidang usaha lain.
Menurut Bobby, pemerintah masih menghitung skema subsidi bunga KUR, apakah ditanggung sepenuhnya atau sebagian oleh Pemprov Sumut.
“Para pedagang vape tidak serta-merta diabaikan. Kami memberikan KUR dari Bank Sumut untuk usaha lain. Sedangkan bunganya sedang kami hitung, apakah ditanggung Pemprov Sumut seluruhnya atau sebagian,” ujarnya.
Bobby menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sumatera Utara. Pasalnya, vape diduga menjadi salah satu sarana penyalahgunaan narkotika melalui cairan atau liquid yang digunakan dalam rokok elektrik.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra, Aripay Tambunan, mengatakan rancangan perda tersebut merupakan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
Dalam revisi tersebut, DPRD akan memasukkan ketentuan larangan vape untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan persoalan penyalahgunaan narkoba.
Aripay menyebutkan, usulan revisi disampaikan gubernur sekitar sebulan lalu dan menjadi salah satu prioritas pembahasan DPRD Sumut. Pihaknya menargetkan pembahasan rampung sehingga perda dapat disahkan sebelum 30 November 2026.
Selain perda larangan vape, DPRD Sumut juga menargetkan pengesahan rancangan perda tentang restorative justice (RJ) dalam waktu dekat.
Aripay mengapresiasi usulan Gubernur Sumut terkait kebijakan tersebut. Menurutnya, regulasi itu diharapkan dapat menjadi salah satu upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Sumatera Utara.
Rancangan perda larangan vape tersebut juga mendapat dukungan dari Kapolda Sumut dan kalangan mahasiswa sebagai bagian dari upaya bersama dalam menangani persoalan narkoba di Sumatera Utara. KM-fah/R