MEDAN | Wakil Sekretaris DPD Partai GOLKAR Sumatera Utara, Apribudi, SH, mengatakan, mantan Ketua DPRD Sibolga yg diberhentikan dari jabatannya di DPD Partai Golkar Sumut, Sahlul Umur Situmeang, sudah lama jadi sumber masalah di Partai GOLKAR Sumut.
Menurut Apribudi, sebelum pergantian Ketua Golkar Sumut dari Ngogesa Sitepu kepada Ahmad Doli Kurnia Tanjung, sebenarnya Sahlul sudah jadi target Ngogesa untuk diberhentikan. Tapi, Ngogesa tidak berani berhentikan Sahlul.
“Ketika Ngogesa melakukan revitalisasi, jabatan Sahlul diturunkan dari Ketua Korbid Pemenangan Pemilu ke Ketua Korbid Kajian Strategis. Ini bukti bahwa Sahlul pengurus berkinerja buruk,” kata Apribudi, Sabtu (12/10/2018).
Budi mengungkap, selama menjabat dua Ketua Korbid, tidak ada yg dilakukan Sahlul. Dia juga pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Tebing Tinggi selama hampir dua tahun. Tapi, Sahlul tidak mampu melaksanakan Musda, hingga akhirnya diberhentikan dan diganti.
“Ngogesa takut sama Sahlul. Makanya, dia cuma direposisi. Ketua yang sekarang, tidak perduli dengan apapun latar belakang Sahlul. Ketimbang jadi sumber masalah terus menerus, Sahlul memang layak diberhentikan,” katanya.
Apribudi menegaskan, revitalisasi di Golkar Sumut memang sebuah keharusan. Revitalisasi pertama yg dilakukan masa kepemimpinan Ngogesa, tidak jelas ukurannya. Orang-orang yang jadi perusak dan sumber masalah masih dibiarkan di kepengurusan. Sedangkan kader-kader militan diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas.
Revitalisasi saat ini, menurut Budi yg pernah diberhentikan Ngogesa dari pengurus, sudah tepat. Memberhentikan Sahlul dari pengurus, sudah sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme partai. Menempatkan Ahmad Yasir Ridho Lubis sebagai Ketua Harian dan Riza Fakhrumi Tahir sebagai Ketua Harian dan Sekretaris, sudah semestinya dilakukan sejak lama.
“Revitalisasi yang dilakukan Ketua Doli sudah on the track dan terukur menjawab tantangan dan kebutuhan partai ke depan. Saya yakin, Bang Ridho mampu membantu Bang Doli menggerakkan mesin partai. Begitu juga dengan Bang Reza yang berpengalaman tiga periode sebagai wakil sekretaris di Golkar Sumut, lalu lintas kerja-kerja politik Golkar Sumut akan semakin terukur dan efektif,” ujarnya.
Budi membantah pernyataan Sahlul di media massa. “Tidak ada kerusakan dan perpecahan akibat revitalisasi. Orang yang berkinerja buruk, koq buat evaluasi aneh-aneh. Orang yang sudah buat kerusakan di Golkar, koq bicara tentang kerusakan. Itu sama artinya maling teriak maling. Sebaiknya, Sahlul introspeksi diri bahwa dia adalah pengurus yang gagal dan merusak.
Pernyataan Sahlul di berbagai media, ibaratkan saja kafilah berlalu kambing mengembek. Budi juga mengatakan, pernyataan Sahlul mengada-ada. Tokoh senior Bahrum Harahap dan Syahrul Pasaribu, tidak benar dikeluarkan. Tapi, justru dinaikkan ke posisi lebih terhormat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.
“Sesuai data yang saya dapatkan, keputusan revitalisasi diambil saat rapat pleno tanggal 28 Agustus. Saat itu Sahlul tidak hadir. Rapat kemudian memutuskan menyerahkan kepada Plt Ketua untuk merevitalisasi pengurus,” ukar Budi.
Budi membenarkan ada syarat dan mekanisme pemberhentian pengurus. “Mekanismenya sudah ditempuh melalui rapat pleno 28 Agustus. Sahlul ini kena syarat berkinerja buruk dan sudah lama jadi sumber kerusakan partai. Kepentingan pribadinya lebih menonjol ketimbang kepentingan partai,” kata Budi.red
