MEDAN | Memasuki pertarungan politik Besar nanti. Dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2019 nnti mulai bermunculan.
Bahkan fenomena politik pemilihan presiden nanti sangat lebih terbuka bagi seluruh kalangan, termasuk kepala daerah.
Hal ini terbukti, beberapa kepala daerah yang sudah mendeklarasikan diri mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Sebanyak 10 kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar) yang telah mendeklarasikan dukungan terhadap Capres Joko Widodo. Hal itu ditegaskan para bupati dan wali kota di lobi Inna Muara Hotel, Selasa (18/9/2018) malam lalu.
Fenomena seperti ini membuat publik bingung. Kenapa kepala daerah seolah menggiring rakyatnya pada satu pilihan.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf pun bergidik. Kata dia deklarasi itu berkaitan erat dengan partai politik.
“Kan tidak bisa diartikan, seluruh rakyat di daerah itu mendukung calon yang didukung kepala daerah. Gak bisa dong,” kata Maswadi Rauf usai acara Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL) di Kampus FISIP USU, Rabu (3/10/2018).
Katanya, dukungan yang dideklarasikan oleh kepala daerah itu seolah olah ingin mengarahkan rakyat pada salah satu calon.
“Itu kan salah dia. Itu menunjukkan bahwa, Kepala daerah tidak mau rakyatnya memilih sendiri. lalu kemudian dipengaruhi kepala daerah dengan menentukan arah dukungan supaya sesuai dengan pilihan kepala daerah,” ujarnya.
Bahkan, Maswadi menyatakan dukungan dari kepala daerah itu dianggap sudah melanggar demokrasi. Karena kepala daerah seakan mengklaim bahwa rakyatnya akan memilih yang sama.
Bahkan lebih jauh lagi , pernyataan dukunga itu bisa dikatakan sebagai kampanye. Artinya melanggar ketentuan dari kepala daerah yang tidak boleh berkampanye.
“Kepala daerah bisa menjadi rim sukses salah satu paslon di pilpres kalau dirinya sudah cuti,” tandasnya.KM- Mid
