koranmonitor – MEDAN | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Karo, dan Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui pengiriman cabai merah keriting dalam skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD), Rabu (22/6).
Sebanyak 1,05 ton cabai merah keriting dikirim dalam tiga tahap sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis di tengah dinamika produksi dan distribusi antarwilayah.
Langkah ini dilakukan untuk menjawab ketimpangan pasokan. Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo sebagai sentra produksi, tengah mengalami surplus akibat panen serentak yang sempat menekan harga di tingkat petani hingga sekitar Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mengalami keterbatasan pasokan yang mendorong harga cabai relatif tinggi.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah konkret dalam merespons kondisi kelebihan produksi sekaligus membantu daerah yang membutuhkan pasokan.
“Kami mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Ini menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan harga dan pasokan,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat pengendalian inflasi melalui kolaborasi dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, implementasi Kerja Sama Antar Daerah menjadi strategi utama yang terus didorong bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan serta meredam gejolak harga.
Ke depan, TPID Sumatera Utara akan terus memperkuat ekosistem pangan daerah, tidak hanya melalui distribusi, tetapi juga peningkatan produktivitas, efisiensi rantai pasok, serta pemanfaatan digitalisasi sistem informasi pangan.
Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan pengendalian inflasi yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. KM-fah/R
