KPK Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama 5 KDH di Asahan

koranmonitor – ASAHAN |Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi, di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang diikuti lima Kepala Daerah (KDH) Kabupaten/Kota, Kamis (20/10/2022) di aula Melati di Kantor Bupati Asahan

Kelima Pemerintah Kabupaten atau Kota yang mengikuti acara rakor dan monitoring tersebut yaitu, Pemkab Asahan sebagai tuan rumah kegiatan dihadiri langsung Bupati Asahan H.Surya

Kemudian Bupati Batubara diwakilkan, Walikota Tanjung Balai diwakilkan, Pj. Walikota Tebing Tinggi, Walikota Pematang Siantar juga diwakilkan.

Selain itu terlihat juga hadir tim asistensi dan verifikasi capaian aksi pencegahan korupsi melalui monitoring center for prevention (MCP), Sekdakab Asahan, OPD Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi dan Kota Pematang Siantar.

Bupati Asahan H. Surya, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan KPK kepada Kabupaten Asahan menjadi tuan rumah, pada acara rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang diikuti oleh 5 Kabupate!/Kota di Provinsi Sumut.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa per tanggal 17 Oktober 2022 capaian MCP Kabupaten Asahan sebesar 61%. Dimana hasil tersebut masih dibawah capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 83,37%.

” Jadi melalui pertemuan ini, Bupati Surya berharap, kita dapat meningkatkan progres capaian MCP pada masing-masing Kabupaten/Kota dan dengan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintah daerah,” ujar Bupati.

Terakhir Bupati berharap kegiatan membawa perubahan pola pikir dan tindakan khususnya di jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan melalui terpenuhinya produk hukum baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati terkait penyelenggaraan pemerintahan pada area intervensi, tersusunnya rancangan dan penetapan APBD tepat waktu.

Lalu meningkatnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN bagi ekskutif dan legislatif, terkelolanya barang milik daerah dan pengelolaan keuangan desa yang semakin baik, meningkatnya nilai kematangan UKPBJ dan meningkatnya kematangan APIP.

“Program pemberantasan korupsi terintegrasi melalui MCP juga telah memberikan early warning sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga kedepannya dengan adanya program MCP dapat menjadi pemacu semangat bagi kita semua khususnya bagi pemerintah kabupaten Asahan untuk terus melakukan perbaikan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelas Surya

Sementara itu, Tim Asistensi dan Verifikasi Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Melalui Monitoring Center of Prevention (MCP) Ir. Rolekson Simatupang, MM menyampaikan, beberapa program pemberantasan korupsi terintegrasi melalui Monitoring Center for preventation (MCP) pada 8 area intervensi yang dirancang oleh KPK, Inspektorat jenderal kementerian dalam negeri dan BPKP.

Area tersebut yaitu perencanaan dan penganggaran, area pengadaan barang dan jasa, area perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu, area peningkatan kapabilitas APIP, area manajemen ASN, area optimalisasi pendapatan daerah, area manajemen aset daerah, area tata kelola dana desa.

Acara kegiatan berakhir dengan diskusi panel antara seluruh OPD terkait yang berasal dari 5 Kabupaten / Kota didampingi tim asistensi dan verifikasi capaian aksi pencegahan korupsi melalui monitoring center of prevention (MCP) yang terdiri dari Ir. Rolekson Simatupang, Muzanih, MH, Simon Makarius Aruan, M.Si, MH, Wanto, M.Si, Abdul Aziz, S.Sos, Dina Djari, S.Sos, Fernando, MAP, Eko Mardiyono, M.Tr.A.P, Endar Herya Pajri, S.IAN, dan T. Afifah Syahputri Andini, A.Md.KM-SY/Red