Pemkab Asahan Ikuti Rakor Penegakan Disiplin Prokes dan Penanganan Covid-19

ASAHAN-koranmonitor | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dan unsur Forkopimda, ikuti rapat koordinasi (Rakor) Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 secara virtual, diaula Melati kantor Bupati Asahan, Senin (3/5/2021).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah John Hardi Nasution Kapolres Asahan, AKBP Nugroho Dwi Karyanto, Waka Polres Asahan, Kompol Sri Juliani Siregar, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan maupun Dandim 0208/AS.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penanganan Covid-19 tidak boleh sampai kendor dan kita belajar dari kasus India.

Berkaitan dengan kasus di India, awalnya terjadi karena adanya kegiatan keagamaan yang protokol kesehatannya tidak ketat sehingga terjadi ledakan Covid-19 di sana. Oleh karena itu, Presiden meminta khusus kepada kami untuk berbicara terkait hal ini.

“Presiden menyampaikan agar kita lebih Waspada, karena akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat yang mulai memicu terjadinya kerumunan. Oleh karena itu pada kesempatan ini beberapa rekan Menteri dan Kepala BNPB bersepakat untuk memberi gambaran terkait penanganan Covid-19 dan kebijakan larangan mudik ini,” tegas Tito.

Kemudian Doni Monardo, selaku Ketua Satuan Tugas Covid-19 Penanganan dan Kepala BNPB, menjelaskan tren kematian akibat Covid-19 dalam sebulan ini juga mulai naik di beberapa daerah.

Meskipun angka kesembuhan secara nasional relatif meningkat, namun untuk kasus positif covid-19 masih lebih tinggi daripada kasus sembuh. Ini disebabkan oleh beberapa hal dan yang paling utama karena protokol kesehatan masyarakat yang mulai menurun.

“Di beberapa daerah telah terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19. Setelah di analisis, sebagian besar peningkatan kasus Covid-19 yang mengalami kenaikan cukup signifikan berada di wilayah Sumatera. Tentunya hal ini harus menjadi atensi bagi kita semua,” sebut Doni.

Masih dikatakan Doni, jajaran TNI dan Polri harus selalu waspada di beberapa titik yang sering memicu peningkatan kasus Covid-19 seperti bandara, pelabuhan, tempat ibadah, cafe dan restoran yang sering dijadikan sarana buka bersama, pusat-pusat perbelanjaan yang mulai ramai menjelang lebaran.

Dan tentunya beberapa ruas jalan yang sering dilalui pemudik. Untuk itu pemerintah harus terus menghimbau kepada para pemudik, agar menahan diri dan lebih tegas terhadap peraturan larangan mudik tambah Doni.

Selanjutnya Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, juga menyampaikan, agar pengurus tempat ibadah wajib menunjuk petugas khusus, yang selalu mengingatkan para jamaah untuk melaksanakan protokol kesehatan saat beribadah. Pemda setempat juga harus tegas untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerumunan.

“Kita sudah membuat hal-hal yang berkaitan dengan peraturan menjelang Idul Fitri, seperti pelaksanaan sholat Ied kapasisitasnya hanya boleh diisi maksimum 50% orang di dalamnya dari kapasitas normal Mesjid. Pelaksanaan hal tersebut juga harus dikoordinasikan dulu oleh Pemda setempat,” sebutnya.

Arak-arakan menjelang Idul Fitri seperti takbiran keliling juga harus ditiadakan. “Pelaksanaan zakat fitrah dapat dilakukan di masjid atau mushola, tanpa perlu berdesak-desakan. Dan sebaiknya diadakannya alternatif agar para pembayar zakat tidak perlu datang langsung,” sebut Gus Yaqut.KM-SY