ASN Pemko Binjai Diminta Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2024

koranmonitor – BINJAI | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai menyelenggarakan rapat koordinasi dalam pelaksanaan pilkada serentak, yang dilaksanakan di hotel Graha Kardopa, Jalan Hasanudin Binjai Kota,Rabu (2/10/2024).

Koordinasi dilaksanakan Bawaslu tersebut mengundang Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Ketua KPU kota Binjai serta Unsur OPD kota Binjai.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Binjai Aldi Agustian memberikan apresiasi kepada semua pihak baik penyelenggara, maupun semua pemangku kepentingan di Kota Binjai yang telah memberikan dukungan positif sehingga tahapan Pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai.

“Kegiatan ini, merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerawanan Pilkada, khususnya terkait potensi pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri agar menjaga marwah jabatannya,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan beberapa poin tentang Netralitas ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pemilihan Umum, diantaranya bersikap netral dengan tidak terlibat dalam politik praktis. Kemudian, mencegah kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas ASN dan non ASN, melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif sikap dan perilaku terhadap ASN dan non ASN. Kepala Perangkat Daerah selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terkait netralitas di internal perangkat daerah. Dan yang terakhir adalah, melakukan tindakan penjatuhan sanksi hukuman disiplin apabila terdapat pelanggaran terhadap netralitas ASN dan non ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kepada para pegawai di lingkungan Pemko Binjai, agar berhati-hati dalam tahapan kampanye yang telah dimulai saat ini, dan pastikan tidak ada simbol-simbol yang dapat mengarah kepada dukungan ke salah satu pasangan serta jangan mudah tergiur dengan janji-janji jabatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Binjai M. Yusuf Habibi mengungkapkan, tahapan Pemilihan Kepala Daerah memasuki tahapan yang paling krusial yakni tahapan kampanye. Pada tahap ini, Bawaslu mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah yang memiliki tugas berat, karena pihak yang harus diawasi jumlahnya lebih banyak daripada pengawas itu sendiri. KM-andi/red