Bawaslu Evaluasi Rawan Money Politic Di Zona Merah Binjai

BINJAI | Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) Kota Binjai menggelar Sosialisasi Hasil Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Persiapan Pengawasan Pilkada Serentak 2020. Evaluasi digelar di Aula Graha Kardopa Hotel, Kamis (19/12/2019).

Bawaslu menggelar evaluasi tokoh masyarakat, pelajar, insan pers, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa. Turut hadir Bawaslu Sumatera Utara dan Komisioner KPU Binjai.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu, Suhendi Sukendar Situmorang dan Ketua Bawaslu Kota Binjai, Arie Nurwanto menjadi narasumber.

Keduanya menjelaskan kondisi pemilu serentak 2019, dan menggelar sesi tanya jawab untuk evaluasi dan proyeksi pemilu akan datang di Kota Binjai pada 2020.

Ketua Bawaslu Kota Binjai, Arie Nurwanto mengakui, terdapat evaluasi untuk daerah rawan pada Pemilu 2019 dan diprediksi tetap terjadi pada Pemilu selanjutnya. Daerah rawan itu disebut zona merah, karena rawan terjadi pergolakan dan pelanggaran pemilu.

“Ada empat evaluasi di Bawaslu Binjai, pertama zona merah, yaitu kerawanan di Binjai Selatan (Ada Kelurahan Bhakti Karya, Tanah Seribu dan Tanah Merah) yang perlu diantisipasi. Selanjutnya evaluasi tindakan antisipasi dugaan akan adanya mobilisasi pemilih dari Deliserdang dan Langkat pada Pilwako Binjai 2020 disitu,” katanya.

Evaluasi kedua adalah, dugaan kerawanan money politik yang terbilang belum bisa dibersihkan dalam setiap agenda demokrasi. Dan evaluasi ketiga terkait netralitas ASN Pemko Binjai.

“Kita harapkan Pemko hingga camat dan lurah netral. Untuk solusi zona merah kita akan membuat kampung pengawasan pemilu, dan terus koordinasi dengan aparat keamanan dan Pemko Binjai. Target kita kesadaran pemilih pada Pilkada untuk tidak melanggar UU,” ujarnya.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Penindakan, Suhendi Sukendar menyampaikan, banyak yang perlu diantisipasi bicara kerawanan, seperti data pemilih yang tidak akurat. Katanya, ini pekerjaan bersama antara Bawaslu, KPU dan pemerintah.

“Selain itu money politik, makanya Bawaslu mengatakan money politik adalah haram. Ditanya daerah rawan di
Sumut, ya Medan kemudian Sergai, Asahan Tapsel dan Madina yng menurut ekstimasi kami rawan. Yang kami sebutkan ini pemilihnya besar dibanding lainnya, sehingga potensi kerawanan.
Nias Selatan juga jadi titik fokus perhatian,” pungkasnya.KM-Zai