Kinerja Pejabat Pemko Binjai Merosot, Ini Tanggapan Anggota DPRD

koranmonitor – BINJAI | Kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Binjai di bawah kepemimpinan Wali Kota Amir Hamzah dan Wakil Wali Kota Rizky Yunanda Sitepu, terus merosot.

Tahun ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Binjai. Hal itu menjadi polemik di masyarakat dan DPRD Kota Binjai.

Seperti diungkapkan anggota DPRD Kota Binjai, Ardiansyah Putra di sela – sela rapat Paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 beberapa waktu lalu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut sangat menyayangkan kinerja Pemko Binjai, dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.

Menyikapi opini WDP yang diberikan BPK, Ardian menilai saat ini para pejabat di Pemko Binjai sepertinya tidak serius lagi dalam mengelola keuangan.

Selama 10 tahun terakhir, lanjut Ardian, Kota Binjai terus meraih opini WTP, karena kelola keuangan sangat baik. Namun, setelah WDP, tentu hal ini harus menjadi perhatian serius kepada pemko Binjai ke depannya.

“Laporan keuangan menjadi indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Akibat dari WDP ini sangat berdampak dengan pembangunan di Kota Binjai. Hal itu sangat merugikan masyarakat, karena Pemerintah Pusat menjadi berfikir ulang untuk membantu Kota kita ini,” ungkap Ardian di sela – sela rapat Paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Sabtu (8/7/2023).

Tidak becusnya pejabat di Pemko Binjai dalam mengelola anggaran, kata anggota Fraksi PAN DPRD Binjai tersebut, dinilai sebagai preseden buruk bagi kinerja dan kelalaian Wali Kota Amir Hamzah, dalam memimpin Pemko Binjai saat ini.

“Terjadinya penurunan prestasi itu, tentunya menjadikan keprihatinan masyarakat dan sangat kecewa melihat prestasi daerah kita, yang semakin merosot,” sambungnya.

Ardian melihat runtuhnya prestasi Pemko Binjai juga dikarenakan lemahnya sistem pengendalian intern (SPI), dan tidak patuhnya terhadap peraturan perundang undangan dalam menyampaikan laporan keuangan dan terindikasi dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara.

“Fraksi PAN DPRD Kota Binjai juga berharap agar Pemko Binjai meningkatkan dan mencapai target PAD demi kepentingan pembangunan kota Binjai,” seru Ardian. KM-Jufri