Gubernur Sumut Siap Bantu Daerah Akses Pendanaan Alternatif di Tengah Penurunan TKD 2026

koranmonitor – MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut, untuk membantu kabupaten/kota yang ingin memanfaatkan pendanaan alternatif di luar APBD guna mendukung pembangunan daerah.

Langkah ini menjadi strategi penting agar pembangunan tetap berlanjut meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026.

Penyesuaian TKD tahun depan untuk pemerintah daerah di Sumut mencapai sekitar Rp4,7 triliun. Angka tersebut terdiri atas penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. Jika dibandingkan tahun 2025, DBH turun hingga 59 persen, sementara DAU berkurang sekitar 12 persen.

Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Saat ini, dua skema pembiayaan yang paling banyak dimanfaatkan daerah adalah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan dan penjaminan proyek infrastruktur.

“Mungkin bisa kita bantu pembayarannya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen. Jadi BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak langsung diberikan secara penuh ke daerah,” ujar Bobby Nasution dalam kegiatan Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin (24/11/2025).

Bobby menegaskan persoalan infrastruktur masih menjadi tantangan utama hampir di seluruh daerah. Selain itu, isu infrastruktur juga menjadi janji yang paling sering disampaikan para calon kepala daerah saat kampanye.

“Konektivitas antarkabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan ini janji yang paling sering diucapkan. Kami mencoba memfasilitasi agar SMI dan PII bisa memberikan guidance serta informasi kepada kita mengenai skema kerja samanya,” katanya.

Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, menyampaikan bahwa enam provinsi di Pulau Sumatera menjadi debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. Total nilai proyek pembiayaan publik di Sumatera mencapai Rp2,76 triliun. Di Sumut sendiri terdapat enam kabupaten/kota sebagai debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.

“Pembangunan jalan menjadi proyek paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumut, dan ini merupakan proyek yang sangat penting bagi percepatan pembangunan daerah,” ujar Faaris.

Sosialisasi tersebut dihadiri bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Kepala BKAD, dan Kepala Bappelitbang se-Sumut. KM-fah/R