koranmonitor – MEDAN | Tim Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), menggelar diskusi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (12/12/2025).
Diskusi itu dihadiri anggota Komisi Reformasi Percepatan Polri, diantaranya Mahfud MD, Jenderal Pol (HOR) Purn Ahmad Dofiri, dosen, praktisi hukum, tokoh masyarakat, pengusaha, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Rony Samtana, dan lainnya.
Mahfud MD mengatakan, tim Komisi Percepatan Reformasi Polri mendapat hal-hal baru tentang penguatan institusi Polri dari berbagai elemen masyarakat di Sumatera Utara.
“Hari ini Tim Percepatan Reformasi Polri bersama pemangku kepentingan menggelar diskusi demi perbaikan Polri, yang lebih baik. Kami mendapat masukan hal-hal baru untuk penguatan institusi Polri dari masyarakat,” katanya kepada awak media.
Mahfud menuturkan, melalui diskusi yang digelar anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri menghimpun pandangan publik terkait arah reformasi kepolisian yang lebih baik.
“Nantinya pandangan-padangan tentang Polri yang disampaikan masyarakat kepada tim ini, akan dilaporkan ke Presiden,” ujarnya.
Dia menyebut, Komisi Reformasi Kepolisian tidak bertugas menangani kasus hukum secara langsung.
“Namun, dengan dibentuknya Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian diharapkan adanya perubahan dan perbaikan di tubuh Polri,” sebut mantan Menkopolhukam tersebut.
Diungkapkannya, salah satu padangan yang disampaikan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri itu adalah, Polri harus independen, bebas intervensi partai politik dan pemerintah.
“Dari 467.000 jumlah personel Polri yang bermasalah tidak sampai 1.000 personel. Artinya, masih banyak personel Polri yang baik. Tentunya, dengan adanya diskusi ini kita ingin mengembalikan jati diri Polri,” pungkasnya. KM-ded/R
Teks foto :
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD didampingi Ahmad Dofiri memberikan keterangan pers usai menggelar diskusi di USU Medan, Jumat (12/12/2025)
