Mahasiswa Tuntut Kejati Sumut Usut Dugaan Penyimpangan Pengadaan dan Pemasangan 1 Unit Boiler Rp7,6 M

koranmonitor – MEDAN | Puluhan aktivis mahasiswa tergabung dalam Barisan Mahasiswa Pengawal Keadilan Provinsi Sumatera Utara, melakukan unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jalan A H Nasution Medan, Kamis (23/6/2022).

Dalam orasinya para mahasiswa itu menyoroti dugaan penyimpangan yang terjadi ditubuh salah satu perusahaan plat merah.

Mereka meminta kepada lembaga penegak hukum Kejati Sumut untuk memeriksa dugaan penyimpangan, yang terjadi pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan 1 unit boiler berbahan bakar cangkang kapasitas 6000kg/h combination yang di PT. Sarana Agro Nusantara (SAN), yang dilaksanakan oleh PT. Ginstak Engineering (GE), dengan No. SAN/DIR/SP/15/V/2019 dengan anggaran sebesar Rp7.667.812.000 miliar.

” Dimana PT. SAN sudah berubah nama menjadi PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Patut diduga mesin yang sudah dibeli tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” teriak Ali M Siregar dalam orasinya.

Mereka juga membeberkan perihal dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan eks kantor PT. SAN tersebut dengan anggaran Rp1 miliar lebih.

” Kami meminta Kejati Sumut juga memeriksa proses pembangunan gedung kantor, yang patut diduga terjadi KKN,” beber Ali.

Massa aksi meminta dengan tegas agar Kejati Sumut memanggil dan memeriksa siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan 1 unit boiler berbahan bakar cangkang kapasitas 6000kg/h combination baik itu TR selaku Dirut PT. SAN, PPK, PPTK, LS selaku Ketua Panitia Lelang, dan memeriksa rekanan pelaksana saudara MS. Segera periksa siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut,” tegas masaa aksi.

Setelah melakukan orasi massa langsung ditanggapi oleh pihak Kejati Sumut Juliana Sinaga mewakili Penerangan Hukum mengatakan, tuntutan yang dinyatakan akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke pimpinan.

” Tuntutan mahasiswa akan saya sampaikan ke pimpinan dan diminta dibuat laporan resmi, agar bisa segera ditindaklanjuti lagi oleh Kejati Sumut,” jelasnya.KM-tim