Bobby Nasution Santuni Korban Angkutan Umum Ditabrak Kereta Api

MEDAN-koranmonitor | Wali Kota Medan Bobby Nasution turut berduka atas kecelakaan maut, antara angkutan umum dengan nomor trayek 123 kontra KA Srilelawangsa di Jalan Sekip Medan Petisah Sabtu (4/12/2021) lalu.

Akibat kejadian itu empat penumpang meninggal dunia dan enam lagi alami luka-luka. Sementara supir Harto Manalu telah ditahan kepolisian. Mirisnya Harto positif gunakan narkoba dan alkohol, saat mengemudikan angkot tersebut.

Memahami perasaan ahli waris atau ahli musibah tersebut, Menantu Presiden Jokowi itu pun mengucap belasungkawa terdalamnya.

Hal itu disampaikan Bobby sembari menyerahkan santunan dari PT Jasa Raharja di Lobi Balai Kota Medan, Senin (6/12/2021).

Tiga korban meninggal dunia yang telah teridentifikasi masing-masing mendapatkan santunan sebesar Rp50 juta rupiah. Sedangkan korban luka sudah lebih dulu disantuni biaya perawatan hingga maksimal Rp20 juta.

“Uang santunan ini saya pahami betul, tidak akan bisa mengganti rasa duka pada ahli waris. Tapi inilah salah satu bentuk Kehadiran pemerintah. Semoga bisa meringankan beban. Kami doakan semoga para korban mendapat kedudukan terbaik di sisi Allah SWT,” kata Bobby.

Untuk mencegah peristiwa seperti itu terulang, Bobby pun meminta pihak Kepolisian dan Pemko Medan berkolaborasi dengan baik. Salah satu caranya dengan merutinkan razia terutama di perizinan para supir.

“Supir angkutan umum kita ketahui lebih banyak supir tembaknya dari yang berizin. Itu harus kita perhatikan. Kami minta Dishub, dari pihak Lantas juga lebih banyak gelar operasi gabungan. Supir itu bukan hanya bawa nyawanya sendiri tapi orang lain. Kita harus pastikan juga supir itu sehat fisik dan mental,” lanjut wali kota 30 tahun itu.

Sementara Kepala Cabang Jasa Raharja Sumut Thamrin Silalahi mengapresiasi wali kota Medan dan pihak kepolisian.

“Pak Wali saat kejadian langsung perintahkan perangkatnya di lokasi agar membantu. Kami sangat apresiasi itu juga kepada para personel Polisi. Karena untuk mempercepat pencairan santunan harus ada data lengkap laporan dari kepolisian juga,” kata Thamrin.KM-vh/red