Camat Medan Denai Bungkam Soal Jabatan Kepling Dibanderol Rp15 Juta

koranmonitor – MEDAN | Camat Medan Denai Tommy Prayoga Sidabalok tidak memberikan jawaban atau bungkam ketika dikonfirmasi, terkait jabatan kepala lingkungan (Kepling) diwilayahnya dibanderol Rp15 juta.

Konfirmasi lakukan koranmonitor.com sebanyak 2 kali ke nomor 0821-6862-xxxx milik Camat Medan Denai melalui pesan WhatsApp.

Pertama pada Jumat 10 Januari 2025, pesan yang dikirim masuk (centang 2). Namun tidak mendapat jawaban. Kedua pada Senin 14 Januari 2025, pesan konfirmasi juga masuk, namun juga tak ada jawaban atau balasan.

Hingga berita ini dimuat, Selasa (14/1/2025) belum juga ada jawaban Camat Medan Denai Tommy Prayoga Sidabalok atas konfirmasi yang disampaikan koranmonitor.com.

Baca Juga:

Oknum Camat dan Lurah Diduga Bermain? Jabatan Kepling di Medan Denai Dibanderol Rp15 Juta

Lantik 54 Orang Pejabat Administrator dan Pengawas, Ini Pesan Bobby Nasution

Sebelumnya, dugaan pungutan liar (pungli) terjadi terkait jabatan Kepling Dibanderol Rp15 juta di Kecamatan Medan Denai.

Masalah itu pula yang kini merebak di Medan Denai, menyusul hasil pemilihan 81 Kepala Lingkungan (Kepling) yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut pada Selasa (7/1/2025) lalu.

Belakangan mencuat isu, para Kepling khususnya yang duduk di periode sebelumnya sengaja dikalahkan, karena tidak mematuhi aturan yakni diduga wajib setor uang sebesar Rp15 juta.

Camat Medan Denai berinisial TPS bersama sejumlah Lurah dijajarannya pun diduga ikut terseret, setelah disebut-sebut, pungli yang merupakan bagian dari tindak pidana itu, merupakan permintaannya.

Menurut informasi yang berkembang di lapangan, pengumpulan uang dilakukan oleh oknum Kepling Ai, teman sekolahnya di masa SMA dan dikenal sebagai anak main Camat Medan Denai.

“Iya, memang anak main Pak Camat itu. Apalagi mereka dulu sempat sama-sama tes masuk STPDN. Tapi si AI ini kalah. Tapi mereka teman satu sekolah di SMA Satria,” ucap sumber di lingkungan Kantor Camat, Jalan Pancasila, Medan.

Ironisnya, meski sejumlah calon Kepling mampu menyiapkan syarat administrasi yang wajib dipenuhi, disinyalir terpaksa dikalahkan karena tak mampu memenuhi syarat upeti.

“Iya, banyak di antara calon Kepling itu yang tidak memenuhi syarat administrasi, misalnya foto dan KK dukungan dari warga di tempat ia berdomisili, tapi bisa terpilih karena setorannya pas,” sebut sumber yang minta identitasnya dirahasiakan.

Hal ini juga diamini para Kepling yang kali ini gagal menjabat, karena tak mampu memenuhi permintaan tersebut. Namun mereka tak mampu berbuat banyak karena adanya tekanan dari oknum lurah masing-masing.

Menanggapi ini, Pengamat Hukum Rudi Hasibuan, SH yang turut memantau kasus pemilihan Kepling tersebut mengatakan, informasi-informasi seperti ini harusnya bisa direspons secara bijaksana oleh Wali Kota Medan yang saat ini masih dijabat Bobby Nasution.

“Mudah saja menilainya, tidak ada asap kalau tak ada api. Isu ini merebak pastinya karena ada pihak-pihak yang kemungkinan tidak mau dijadikan sapi perahan akibat pungli ini,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (9/1/2025).

Untuk itu, secara tegas Rudi meminta aparat penegak hukum segera bertindak untuk menyelidikan sejauh ini tindak pidana pungli di lingkungan Pemko Medan ini terjadi.

“Bisa saja ini memang sudah menjadi tradisi dan sangat memungkinkan bukan hanya terjadi di Kecamatan Medan Denai, tapi di semua kecamatan. Apalagi camat punya wewenang untuk menetapkan Kepling. Karena kami juga mendengar ada kecamatan yang membanderol jabatan Kepling dengan harga sampai 25 juta,” pungkasnya. KM-tim/red