MEDAN-koranmonitor | Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Afif Abdillah dorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi warga Medan.
Percepatan vaksin ini katanya, guna penanggulangan Covid -19 mengingat masih banyak masyarakat kesulitan mendapatkan vaksin.
“Pemko Medan harus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Sehingga masyarakat peduli dan aktif mendaftarkan diri untuk vaksin,” ujar Afif Abdillah kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).
Pemko Medan juga, kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Medan ini harus melibatkan seluruh sektoral, dari Dinas Kesehatan sampai dengan Kepala Lingkungan (Kepling) dalam memberikan informasi vaksinasi.
“Berikan akses yang mudah dalam hal pendaftaran hingga proses vaksinasi. Karena banyak juga yang mau divaksin, tapi tidak tahu di mana. Jadi Kepling bisa menginformasikan ke seluruh warganya terkait vaksinasi yang tersedia,” kata Afif.
Ia juga menilai keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan, belum mampu menopang sebagai Badan Pelayanan Umum (BLU), karena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih terlihat pilih kasih khususnya pelayanan kepada pasien BPJS.
“Ini karena kurang profesional nya dan kurang cepatnya penanganan yang diberikan petugas kesehatan sehingga mengakibatkan pasien terlantar. Padahal penanganan yang cepat dan baik bukan hanya pada mereka yang berduit saja. Pemko Medan harus segera memberikan perhatian serius kepada para managerial RSUD dr Pirngadi Medan,” ucapnya.
Menurut Afif, pandemi juga sangat berdampak pada ekonomi dan pendidikan. Untuk bidang ekonomi dapat langsung dilihat banyaknya pelaku usaha baik mikro dan makro, yang terdampak karena kesulitan untuk melakukan usaha dan pengembangannya.
Untuk itu, Pemko Medan harus serius untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan lebih memperhatikan pelaku usaha dengan cara memberikan solusi terhadap efek yang ditimbulkan. Kemudian memberikan solusi terhadap efek akibat pembatasan mobilitas masyarakat, yang berdampak langsung ke pelaku usaha tersebut.
“Hal ini dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memberikan stimulus bantuan dan melakukan pembekalan terhadap pelaku usaha, agar berinovasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi,” imbuhnya.
Sementara dibidang pendidikan, kata Afif, juga menjadi terdampak karena sistem pengajaran dari tatap muka menjadi sistem daring (online).
Tentunya ini menimbulkan permasalahan baru bagi para siswa karena ada yang belum memiliki smartphone, orangtua murid yang bekerja sehingga tidak dapat mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran, serta belum ada tenaga pengajar yang nelakukan tugasnya secara profesional.
“Belum lagi ada siswa yang kesulitan dalam hal kuota internet karena masih ada siswa yang tidak mendapatkan kuota internet gratis dari Kemendikbud karena tidak mendaftar diaplikasi Dapodik. Di sini lah Pemko Medan harus cermat dan menutup cela tersebut dan memberikan solusi atas permasalahan itu,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Afif juga menyoroti lampu penerangan jalan yang belum bisa teratasi yakni banyak yang tidak terawat dan mati sehingga menciptakan suasana yang tidak aman dan nyaman di malam hari. Padahal masyarakat dibebani dengan pajak penerangan jalan.
“Anehnya kalau di inti kota, lampu penerangan jalan terang benderang dengan lampu hias. Sepertinya Dinas Pertamanan hanya mementingkan di daerah inti kota dibanding dengan daerah pinggiran. Kondisi ini lah yang bisa membuat kesenjangan sosial ditengah masyarakat,” tegas Afif.KM-fad
