IWO: Bobby Nasution itu Walikota, Jangan Memposisikan Diri Sebagai Keluarga Presiden

MEDAN-koranmonitor | Protes terhadap arogansi Satpol PP, oknum Polisi dan Paspampres di kantor Walikota Medan yang mengusir wartawan, terus berbuntut panjang.

Apalagi protes tersebut turut dilampiaskan wartawan, dengan menggelar 2 kali unjukrasa ke Balai Kota Kota Medan.

Berbagai komentar juga terus mengalir dari berbagai pihak, khususnya dari organisasi pers, termasuk dari Ikatan Wartawan Online (IWO).

Ketua Pengurus Wilayah IWO Sumut, Yudhistira dalam keterangan resminya mengatakan, ia tidak merasa heran dengan kejadian seperti ini, karena memang sudah memprediksi sejak awal plus minus jika Bobby Afif Nasution naik tahta menjadi Walikota.

“IWO hadir disini bukan untuk memperkeruh suasana, tapi bagainana bisa mendapatkan solusi. Secara aturan, karena memang sulit dipisahkan antara Bobby sebagai Walikota Medan dan dia sebagai keluarga atau menantu Presiden. Dan dampaknya tentu bakal berimbas dengan aktivitas dia di lapangan,” ucap Yudhistira didampingi Sekretaris M Andi Yusri, Sabtu (17/4/2021).

Dengan demikian, posisi Bobby semakin rancu karena 2 posisi yang disandangnya memiliki sisi dan aturan yang berbeda dan sangat bertentangan. Jika sebagai walikota dia wajib melayani dan bebas berinteraksi dengan siapa pun. Namun Bobby sebagai menantu, ada aturan yang mengikat dari Paspampres.

“Secara hirarki ya Bobby tidak bisa membantah dan menghalang-halangi aturan Paspampres. Nah sekarang dibutuhkan kebijakan dia untuk melonggarkan aturan itu. Karena keberadaan dia di Medan sebagai Walikota, bukan sebagai keluarga besar presiden. Ini harus ada pengecualian. Toh dia berasal dari kota ini, Bobby harusnya lebih paham dengan karakter masyarakat disini yang cukup supple bergaul dan paspampres tidak perlu terlalu lebay menilai, hingga ujung-ujungnya melanggar kebebasan pers seperti yang terjadi beberapa hari lalu,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Yudhis ini juga mengecam keras alasan Danpaspampres terkait pelarangan dan pengusiran wartawan di Balai Kota, dengan alasan tidak punya izin peliputan.

“Harus diketahui, doorstop adalah salah satu hal yang biasa dilakukan wartawan dimanapun dan terhadap siapapun calon narasumbernya. Presiden juga tau akan hal itu. Jadi rasanya penilaian yang sangat berlebihan dan mengada-ada kalau mau wawancara begitu saja harus memiliki izin. Danpaspampres kan juga tau kalau ada undang-undang yang melindungi profesi wartawan. Jangan campuri ranah wartawan dan wartawan tidak akan mencampuri ranah paspampres. Ini juga harusnya menjadi urusan Bobby, toh mereka juga bertindak atas arahan Bobby sebagai bagian keluarga presiden,” tandasnya.

Dalam masalah ini, Yudhistira juga sangat menyesalkan mulai terpecahnya kelompok wartawan, dalam memprotes aksi pengusiran yang terjadi di Pemko Medan, setelah dipicu adanyanya sekelompok pimpinan organisasi pers yang menerima undangan buka puasa bersama Bobby.

Dikatakan Yudhis, semestinya yang senior memberi contoh yang baik dengan wartawan muda, sehingga istilah mencari kesempatan dalam konflik tidak muncul. Begitu juga dengan yang muda, semestinya bisa berfikir positif sehingga tidak muncul kecurigaan.

“Tapi etikanya memang sangat tidak pantas ada organisasi atau asosiasi yang muncul di depan objek yang menjadi sorotan di saat kekisruhan terjadi. Apalagi ini muncul di depan Bobby di saat ada rekan-rekan wartawan yang dilanggar haknya,” tegasnya.

“Dan kami dari IWO, juga meminta Bobby jangan berusaha mengkotak-kotakkan masalah ini dengan mengundang beberapa asosiasi hingga akhirnya justru semakin memperkeruh suasana. Masalah ini mudah selesai jika Bobby legowo duduk bersama khususnya dengan kawan-kawan yang tau betul dengan masalah ini untuk meminta maaf secara terbuka dan bersikaplah biasa selayaknya walikota yang selama ini mudah berinteraksi dengan wartawan. Saya rasa wartawan di Medan tak berlebihan kok permintaannya,” pungkasnya.KM-red