MEDAN | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (WALHI Sumut), mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk cepat bertindak dalam menyiapkan mitigasi bencana.
Sebab saat ini, Provinsi Sumut sedang mengalami fase peralihan musim dan perubahan iklim, yang berpotensi rawan bencana alam seperti banjir bandang dan longsor.
Ini disampaikan Kepala Departemen Advokasi dan kampanye WALHI Sumut, Khairul Bukhari, kepada koranmonitor.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (24/11/2020).
” Beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara saat ini rawan bencana alam, hal ini juga berdampak pada ancaman cuaca ekstrem di masa peralihan musim,” sebut Khairul Bukhari yang akrab disapa Ari.
Menurut Ari yang kini maju sebagai Calon Direktur Eksekutif WALHI Sumut periode 2020-2024 ini, wilayah pesisir termasuk kawasan yang rawan terdampak bencana akibat perubahan iklim.
Menurut catatan WALHI Sumut, pada tahun 2020 ini, banjir di Kabupaten Langkat dalam setahun sudah 4 kali terjadi. Diantaranya pada bulan Maret, April, Juli dan Oktober.
” Ada sedikit nya 6 kecamatan antara lain Kecamatan Besitang, Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Sei Lepan, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Stabat dan Kecamatan Brandan Barat, yang terkena dampak banjir,” ujarnya.
Disebutnya, yang sebenarnya pada faktanya banjir tersebut terjadi secara musiman. Dan sejauh ini masih belum ada penanganan serius dilakukan oleh Pemkab, tentang mitigasi resiko potensi bencana alam yang dilakukan. Baik oleh Pemkab Langkat maupun Pemrov Sumut kepada masyarakat.
Diungkap Ari, pada Selasa, 17 November 2020, terjadi banjir bandang, Kecamatan Bahorok Kab. Langkat, yang melintasi Desa Sampe Raya, Desa Timbang Lawan, Desa Timbang Jaya dan Desa Lau Damak. Sedikitnya ada 12 unit warung dan ternak milik milik warga, serta jembatan gantung yang roboh terkena arus Sungai Landak di Bukit Lawang.
Meningkatnya intensitas curah hutan akibat daya dukung lingkungan yang mulai terkikis. Akibatnya warga yang tinggal di area pesisir tidak bisa berbuat banyak.
“Di situ seharusnya pemerintah mengambil peran dan langkah untuk membuat langkah kebijakan, untuk bisa mengurangi resiko bencana alam,” tandasnya.KM-red/vh
