koranmonitor – MEDAN | Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan penerimaan suap senilai Rp1 miliar, dengan terdakwa mantan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas IA Khusus, Soniady Sudrajat, membenarkan pelimpahan berkas perkara tersebut saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026). “Benar...
Bupati langkat
koranmonitor – MEDAN | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hukuman 2 tahun 4 bulan penjara terdakwa Yaqub Abdhal Mu’arif, dalam perkara dugaan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat. Selain pidana penjara, terdakwa yang merupakan rekanan pelaksana 85 paket pekerjaan tersebut juga dituntut membayar denda...
koranmonitor – MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan kegiatan usaha yang tidak memiliki legalitas perizinan maupun berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap beroperasi. Menurutnya, setiap kegiatan usaha dan investasi harus berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kalau memang izinnya sudah dicabut dan legalitasnya tidak ada, tentu tidak...
koranmonitor – MEDAN | Wakil Bupati Langkat Tiorita Surbakti resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat. SK tersebut diserahkan langsung Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (6/7/2026). Penunjukan Tiorita sebagai Plt Bupati Langkat merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut...
koranmonitor – JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-15 sepanjang 2026 dengan menangkap Bupati Langkat Syah Afandin. “Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (3/7/2026). KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)....

