admin koranmonitor.com
koranmonitor – MEDAN | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp43 miliar, untuk merealisasikan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) pada tahun 2026. Program ini membebaskan biaya sekolah atau SPP bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri di 10 kabupaten/kota. Informasi dihimpun, Sabtu (24/1/2026), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan anggaran tersebut diperuntukkan bagi lima kabupaten/kota di...
Gubernur sumut
koranmonitor – TAPTENG | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu, dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tito menilai langkah pemanfaatan sedimen sungai sebagai tanggul penahan banjir merupakan ide yang efektif dan inovatif. Sedimen berupa lumpur, batu, dan...
koranmonitor – MEDAN | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) melaksanakan Ujian Profesi Advokat (UPA) di Kampus Universitas Pelita Harapan (UPH), Paladium Lantai 1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, pada Jumat–Sabtu (24–25/1/2026). Ujian tersebut diikuti oleh 41 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, lima peserta di antaranya...
koranmonitor – MEDAN | Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan rute penerbangan baru Bandar Udara Dr. FL Tobing (Pinangsori), Kabupaten Tapanuli Tengah, menuju Pekanbaru, Jumat (23/1/2026). Ia berharap harga tiket pada rute baru tersebut dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Rute penerbangan Pinangsori–Pekanbaru dinilai strategis karena dilayani secara langsung tanpa transit. Meski demikian, Bobby Nasution menekankan agar tarif...
koranmonitor – MEDAN | Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menegaskan bahwa penanganan terhadap 28 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah Sumatera Utara tidak boleh berhenti pada tindakan administratif berupa penghentian kegiatan maupun pencabutan izin usaha. Pendekatan administratif semata dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan substantif serta bertentangan dengan asas equality before the law dan supremacy of law sebagaimana dijamin...
