koranmonitor – MEDAN | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane menerima penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara, atas kepemimpinan dan kinerjanya dalam mendukung Pemko Medan meraih predikat Badan Publik Informatif pada KI Sumut Award 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara penganugerahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026). Kegiatan itu dihadiri...
Komisi informasi
koranmonitor – MEDAN |Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Irjen Pol Sonny Irawan, menerima penghargaan kategori Achievement Person dalam ajang Komisi Informasi Award Tahun 2026 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026). Pada kesempatan yang sama, Polda Sumatera Utara juga meraih penghargaan dengan predikat Informatif. Penghargaan tersebut diterima oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol...
koranmonitor – MEDAN | Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima penghargaan Achievement Person, dalam ajang Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara Award 2026. Pada ajang yang sama, Pemerintah Kota Medan juga meraih penghargaan kategori Badan Publik Informatif. Penghargaan Achievement Person kepada Rico Waas itu diserahkan Wakil Ketua KI Pusat Hafidhah. Sedang penghargaan badan publik Informatif diserahkan Gubsu Bobby...
koranmonitor – MEDAN | Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan, keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja seluruh badan publik, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif atau mengejar penghargaan. Keterbukaan informasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah Hal tersebut disampaikan Surya saat menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KI) Sumut Award 2026 yang...
koranmonitor – MEDAN | Pemko Medan melalui Dinas Kominfo Kota Medan menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Langkah strategis ini dilakukan guna memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik, sekaligus memitigasi risiko sengketa informasi di jajaran aparatur daerah. Kegiatan tersebut...

