koranmonitor – BINJAI | Aparat Penegak Hukum (APH) didesak turun tangan mengusut dugaan kebocoran retribusi parkir di Kota Binjai. Desakan ini menguat menyusul sorotan Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, terhadap praktik pungutan parkir tanpa karcis resmi yang dinilai rawan penyelewengan dan merugikan pendapatan daerah. Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumatera Utara, Abdul Rahim Daulay, menilai kondisi tersebut...

