koranmonitor – MEDAN | Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumatera Utara menggelar High Level Meeting (HLM) guna memperkuat sinergi percepatan digitalisasi daerah tahun 2026, di Hotel Santika Dyandra Convention Centre, Medan, Senin (9/2/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Didit Widiana, Wali Kota Tebing Tinggi, Bupati Karo, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) se-Sumatera Utara, serta Direksi PT Bank Sumut.
Dalam pertemuan tersebut, Bank Indonesia mencatat transaksi non-tunai di Sumatera Utara terus tumbuh hingga triwulan IV 2025. Sumatera Utara juga meraih sejumlah penghargaan pada Championship TP2DD 2025, yakni Juara I TP2DD Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Sumatera (Kabupaten Deli Serdang), Juara II Tingkat Provinsi Wilayah Sumatera (Provinsi Sumatera Utara), dan Juara II Tingkat Kota Wilayah Sumatera (Kota Medan).
Asisten Direktur Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Angsoka Y. Paundralingga menyampaikan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sumatera Utara pada Semester I 2025 mencapai 94,49 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 90,40 persen. Seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara telah masuk kategori digital.
Meski demikian, optimalisasi kanal pembayaran digital dan pemerataan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) masih menjadi fokus ke depan.
Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Utara Ardan Noor melaporkan program “Gebyar Pajak Non-Tunai” mendorong penggunaan QRIS dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ia juga memaparkan capaian TP2DD Sumut tahun 2025 dan rencana tindak lanjut tahun 2026.
PT Bank Sumut menyatakan kesiapan mendukung implementasi QRIS dinamis dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI). QRIS dinamis disebut memungkinkan rekonsiliasi secara real time dengan tingkat akurasi 100 persen serta merchant discount rate (MDR) 0 persen untuk transaksi pemerintah.
Pada akhir pertemuan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara membacakan tiga komitmen bersama TP2DD Tahun 2026, yakni optimalisasi penerimaan daerah secara non-tunai, intensifikasi penggunaan KKI untuk belanja daerah, serta percepatan penyusunan roadmap ETPD dan rencana aksi 2026–2030.
Melalui HLM tersebut, TP2DD Sumatera Utara menegaskan komitmen mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pendapatan asli daerah. KM-fah/R