Beberapa Daerah Mulai Cair BLT DD, FaNs : Kades dan Kadus, Jangan Sampai Tumpang Tindih

MEDAN | Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) sudah mulai dicairkan di beberapa daerah.

Dimana keluarga miskin di desa telah menerima penyaluran Rp600 ribu per bulan, untuk mengantisipasi dampak virus Corona atau Covid-19.

Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ivanovich Agusta, menuturkan jika dirinya peroleh kabar dari Pemerintah Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sejak Jumat hingga Sabtu (24/4-25/4/2020) telah menyalurkan BLT Dana Desa.

APBDes yang bersumber dari dana desa sebesar Rp460 juta disalurkan kepada 259 keluarga miskin senilai Rp600.000 per keluarga di bulan pertama. Begitu juga Desa Lele, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara juga telah melakukan penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp600.000 perkeluarga melansir website kemendes, Jakarta, Senin (27/4/2020).

Besaran anggaran masing-masing desa dilihat dari total alokasi dana desa yang didapatnya. Jika desa memiliki anggaran dana desa di bawah Rp 800 juta maka 25% dimanfaatkan sebagai BLT dana desa. Sedangkan yang anggarannya Rp 800 juta-Rp 1,2 miliar maka besarannya 30% untuk BLT dana desa, sedangkan yang anggarannya di atas Rp 1,2 miliar besarannya 35%.

Rencananya BLT tersebut, akan diberikan selama periode tiga bulan (April-Juni 2020). Dengan estimasi setiap keluarga mendapatkan Rp600 ribu per bulan. Jadi dalam periode tiga bulan, total bantuan yang di dapat setiap keluarga adalah Rp1,8 juta.

Melihat kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak virus corona dan nominal anggaran yang disiapkan pemerintah cukup besar.

Ketua Forum Anak Nusantara (FaNs) Muhajir Sitorus (foto), Jumat (1/5/2020) mengatakan, program ini harus diawasi dan dipantau. “Program ini sangat bagus untuk membantu masyarakat dalam menghadapi situasi sekarang, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pendataan dan pendistribusian kepada penerima,” sebut Muhajir Sitorus disela berbuka puasa

Seperti sama diketahui sekitar 31 persen dari Rp72 Triliun total dana desa tahun 2020 atau sebesar Rp22,4 Triliun akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sasaran penerima BLT Dana desa adalah keluarga miskin non PKH (Program Keluarga Harapan) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (Exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Menanggapi hal itu muhajir Sitorus berharap Pemerintah Desa harus jeli dalam mendata, dan mengkategorikan masyarakatnya perihal yang berhak mendapat bantuan “pak Kades dan pak kadus tau-lah mana masyarakatnya yang berhak menerima, jangan sampai tumpang-tindih” ungkapnya

Selain itu Muhajir juga mengingatkan para pihak yang berwenang khususnya kades dapat menjalankan program ini dengan transparan, dan berkeadilan.

“Kepada sang pemangku amanah pemerintah desa pak Kades tolong adil dan transparan jangan nanti ada berita tentang penangkapan terkait korupsi BLT Dana Desa” ucapnya

“Dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020, BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Pelaksanaan BLT Dana Desa menjadi tanggung jawab setiap kepala desa jadi hati – hati lah” tutupnya.KM-Fah