LIMA PULUH | Bupati Batubara Ir. H. Zahir, MAP menegaskan, Pemkab Batubara mempersilahkan para Ustadz memberikan ceramah di Mesjid namun jangan sampai isi ceramah bersifat provokatif.
Dikatakan Bupati, ada sebuah sikap dari masyarakat yang datang meminta kepada pemerintah. Memang dalam kegiatan politik tidak boleh sifatnya dukung mendukung di Mesjid. Kita juga tidak bisa melarang kalau ada kegiatan ceramah, namun jangan sampai ceramah itu bersifat provokatif.
Demikian ditegaskan Bupati Batubara Ir. Zahir, MAP saat menyambut puluhan massa di halaman depan kantor Bupati di Lima Puluh, Kamis (21/3/2019), yang datang melakukan orasi.
“Jika ada masyarakat yang menolak, sebagai pemerintah, saya tidak mau diskriminatif. Ketika masyarakat menolak ya silahkan. Sebagai pemerintah kami tidak boleh diskriminatif”, sebutnya.
Menurut Zahir, keinginan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah, apa yang terjadi, pemerintah harus mendukung. Ketika ini keinginan masyarakat Batubara, boleh disampaikan kepada dan dimana kegiatan itu dilaksanakan. Pemerintah Batubara tidak boleh diskriminatif dan tebang pilih.
“Kita mendukung ustadz berceramah penyejuk, terlebih masyarakat yang menginginkan, dan itu dari rakyat dan oleh rakyat. Keinginan ini bisa nanti kita sampaikan kepada Kepala Desa dan BKM Masjid, Camat, kepolisian, Satpol PP, Kabag Kesra. Agar dalam menaungi waktu pesta demokrasi yang tidak lama lagi tidak ada perpecahan dan gesek menggesek provokatif yang membuat ketidaknyamanan masyarakat yang tinggal di Batubara”,ujarnya.
Bupati juga berterimakasih atas partisipasi menyampaikan aspirasi dengan damai. Dikatakan inilah bentuk negara demokrasi dan inilah masyarakat Batubara yang sensitif atas kejadian-kejadian.
Jika katanya di Asahan ditolak, di Tebing Tinggi juga ditolak dan bahkan di 5 Mesjid dan pesantren di Batubara juga menolak jangan ada perpecahan di Batubara. Pileg dan Pilpres 5 tahun sekali pasti terlaksana aman dan damai di Kabupaten Batubara.
Diminta Bupati biarlah rakyat memilih berdasarkan hati nurani dan biarlah rakyat memilih pemimpinnya baik Bupati, Gubernur dan Presiden. Biarlah memilih sesuai dengan hati nuraninya yang dia yakini pilihannya bisa membuat perubahan.
“Jangan gara-gara Pilkada, Pilleg dan Pilpres kita jadi terpecahbelah tidak kondusif dan berkelahi. Semua harus kita lalui dengan ketenteraman dan kenyamanan”, harapnya.
“Terimakasih atas kehadirannya, kita akan minta pihak pemerintah untuk mendatangi Mesjid yang dimaksud bersama pihak kepolisian, Camat dan Kabag Kesra agar aspirasi ini segera disahuti”, kata Zahir.
Masyarakat yang baik sudah faham, dimana masyarakat intelektual yang hadir saat ini mewakili masyarakat intelektual yang saya maksud. Kita minta yang datang ini tidak hanya mendatangi kantor Bupati, tapi juga Mesjid yang dimaksud itu.
Kalau buat acara buatlah diluar Mesjid. Boleh kampanye dan orasi tapi harus sesuai dengan prosedur KPU dan Bawaslu.
“Saya tidak setuju kalau kampanye dengan ceramah yang provokatif. Jangan rumah ibadah, Mesjid jadi tempat kampanye. Saya persilahkan masyarakat yang hadir saat ini untuk ke Mesjid yang dimaksud. Beritahukan bahwa bapak- bapak sudah mendatangi kantor Bupati. Jangan ada anarkis dan ugal-ugalan. Mari kita jaga ketenteraman dan keamanan di Batubara,” himbau Bupati.
Sebelumnya puluhan massa yang mengatas namakan perwakilan masyarakat Batubara melakukan orasi. Mereka berorasi di depan kantor Bupati, DPRD, Kemenag dan Polres.
Pada orasinya mereka mengeluarkan pernyataan sikap tertulis menolak Ustadz Tengku Zulkarnain memberi ceramah diwilayah hukum Batubara.
Koordinator aksi Sawaluddin Pane, menyebutkan, penolakan itu terjadi karena Ustadz T. Zulkarnain mendukung salah satu paslon.
“Isi ceramah Ustadz T. Zulkarnain selalu memprovokasi. Sesuai kesepakatan bersama FKUB, MUI, Kemenag dan Pemkab menolak tempat ibadah dijadikan sebagai tempat kampanye. Kami masyarakat Batubara tidak ingin terpecah bela dikarenakan kepentingan politik,” seru Sawaluddin. KM-eps
