Gemira Sumut : Bawaslu Diminta Kawal dan Tindak Oknum Manfaatkan Program PKH Untuk Politik

MEDAN | Rencana pemerintah untuk mencairkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) awal April 2019 sangat baik untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Namun, program PKH diharapkan jangan dijadikan aajang politik bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Ini disampaikan, Radiansyah, Sekretaris DPD Gemira Sumut (Gerakan Muslim Indonesia Raya Sumatera Utara, disela-sela menghadiri Silaturahmi bersama dengan Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, PR Subianto di Regale Jalan H.adam Malik Medan, Sabtu (23/2/2019) di Medan.

Gemira Sumut, kata Radiansyah menghimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk turun memantau penyaluran dana PKH, agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

“Bawaslu wajib pantau dan turun ke lapangan seperti Dusun, Lorong menyangkut penyaluran dana PKH. Jika tidak turun ke lapangan. Dikhawatirkan, para penerima dana PKH dilakukan intervensi dan intimidasi oleh oknum tertentu untuk memilih salah satu calon dalam Pemilu saat ini,” terangnya.

Lebih jauh Radiansyah menjelaskan, jika program ini terkesan tidak di pantau dan diawasi. Dikhawatir beberapa kelompok dan elemen masyarakat akan komplain. Lalu meyakini program PKH tersebut merupakan ajang politik.

Hal ini disampaikan Radiansyah Putra disela sela memghadiri Silaturahmi bersama dengan presiden prabowo di Regale jl. H.adam Malik Medan pagi ini.

Hal senada juga disampaikan, pengamat politik Sumatera Utara, Bakhrul Khair Amal. Ia mengatakan, agar program PKH ini merupakan ajang realisasi program pemerintah untuk membantu keluarga miskin, anak sekolah dan pelaku usaha kecil.

Mengingat ini tahun politik, maka disarankan awasi dan pantau oknum oknum yang menggunakan program pemerintah ini digunakan untuk kepentingan politik dan tindak tegas jika ditemui intimidasi dan intervensi politik bagi pwnerima PKH.red