Himadara Kecewa, Kadis Perikanan Batu Bara Tak Hadiri RDP Bahas Nasib Nelayan

BATU BARA | Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 2 DPRD Batu Bara, Jumat (28/8/20).

Himpunan Mahasiswa Pemuda Batu Bara (Himadara) yang meminta dilaksanakan RDP menyatakan, kekecewaannya dengan tidak hadirnya Kadis Perikanan.

Ketua Umum Himadara Batu Bara, Suib Wijaya berharap RDP mampu menjadi ajang perumus solusi permasalahan perlindungan nelayan, dan keluarga nelayan di Kabuparen Batu Bara.

“Kami akan kroscek ke sekretariat kantor Bupati secara langsung. Apakah memang sudah sampai atau apakah memang tidak disampaikan ke Dinas Perikanan, atau sudah sampai namun tidak diindahkan Dinas Perikanan”, tegas Ketua Umum Himadara Suib Wijaya.

Pada RDP, Ketua Komisi 2 DPRD Batu Bara, Ali Hatta menjelaskan Dinas Perikanan tidak hadir karena menurut Kadis, mereka belum menerima surat undangan Ketua DPRD yang dikeluarkan pada 18 Agustus 2020 dari kantor Bupati.

Meski begitu Ketua Komisi 2 menyatakan, hasil RDP hari ini akan disampaikan kepada Ketua DPRD untuk diteruskan ke Dinas Perikanan.

Namun Siub menyatakan, pihaknya ingin mendengar penjelasan Dinas Perikanan untuk menyebutkan data base nelayan, bila memang ada. “Dinas Perikanan harus hadir”, tegas Siub.

Menanggapi permintaan Himadara, Ketua Komisi 2 mengatakan bila ingin tetap menunggu kehadiran Dinas, akan dijadwalkan ulang RDP.

“Tapi kalau berkenan, hasil ini kita sampaikan ke Dinas melalui Ketua DPRD”, usul Ali Hatta.

Akhirnya Suib minta penjadwalan ulang dan disepakati Komisi dan Himadara sesuai hasil musyawarah Bamus DPRD Batu Bara.

Menjawab wartawan, tujuan awal Himadara membahas tentang data nelayan yang tidak dipunyai oleh Dinas Perikanan. Mereka diduga tidak punya basis data yang lengkap terkait nelayan.

“Bagaimana nelayan kita akan dilindungi secara hukum, dilindungi keamanan saat melaut. Resiko yang diterima mereka sebagai pejuang protein. Undang-undang sudah menjelaskan negara harus hadir untuk melindungi segenap tumpah darah begitu juga Dinas Perikanan. Kami ingin menanyakan itu saja biar kita tahu mereka ada apa tidak”, ujar Suib.

Sangat disayangkan Himadara kalau mereka tidak punya data. Juga sangat disayangkan kinerja mereka padahal 13 tahun berdiri Batu Bara tapi mereka tidak hadir untuk nelayan.

“Kita harap agar birokrasi ini jangan dipersulitlah, ini persoalan masyarakat harus ditangani dengan cepat”, pungkas Suib.

Sebelumnya, Himadara meminta diadakan RDP terkait kondisi miris yang menimpa sekitar 50 ribu nelayan Kabupaten Batu Bara. Dengan tidak adanya kepastian tanggungjawab pemerintah atas nasib mereka bila mengalami musibah saat mencari nafkah di lautan nelayan gamang mencari nafkah.

Himadara menganggap tidak adanya kepastian yang dialami para nelayan diakibatkan tidak adanya database nelayan Kabupaten Batu Bara di Dinas Perikanan setempat.

Sesuai arahan Ketua Komisi 2, Himadara melakukan cross cek lewat Sekdakab Sakti Alam Siregar. Setelah dicek, Sakti mengaku pihak Dinas sudah dalam perjalanan menuju DPRD Batu Bara.

Setelah pukul 16.00 Wib, Plt Kadis Perikanan Batu Bara Antoni Ritonga. Kepada wartawan Antoni mengaku surat tersebut belum sampai di instansinya.

Dirinya baru tahu setelah dihubungi Sekdakab Sakti Alam yang mengirimkan foto surat via Whatsapp barulah pihaknya mengetahui hari ini RDP di DPRD Batu Bara.

“Tadi sekretariat Komisi 2 sudah memberi tahu bahwa RDP akan ditetapkan lain hari”, ujar Antoni.KM-Red/ep