Kades Parsel ‘Membandel’ Abaikan Undangan Camat Medang Deras

BATU BARA | Bukan hanya ‘membangkang’ pada rekomendasi Komisi 1 DPRD Batu Bara lewat, dua kali Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Kini oknum Kepala Desa (Kades) Pakam Raya Selatan (Parsel), Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara ‘membandel’, dengan mengabaikan undangan Camat Medang Deras.

Pada RDP yang digelar Camat Medang Deras perihal klarifikasi permohonan penonaktifan sementara dirinya, Jumat (28/8/20) petang, orang nomor satu di Desa Parsel itu malah tidak kelihatan batang hidungnya.

Ketidakhadiran Kades menyulut kekesalan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Parsel, sebagai lembaga yang mengusulkan pemberhentian Kades.

Ketua BPD Desa Parsel, Imelda Butar Butar, kepada wartawan Jumat malam (28/8/2020) melalui telepon seluler mengaku, sangat kecewa karena Kades Parsel tidak hadir pada rapat di kantor Camat.

Padahal kata Imelda, kehadiran Kades juga diharapkan bisa memberi titik terang, atas kekecewaan masyarakat terkait penyaluran BLT-DD. Ditambah lagi pelanggaran-pelanggaran peraturan yang disinyalir dilakukan Kades.

Diterangkan Imelda, sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat BPD telah melayangkan surat permohonan penonaktifan sementara Kades kepada Bupati Batu Bara, Ketua DPRD Batu Bara dan Camat Medang Deras.

“Kita berterimakasih kepada Camat Medang Deras yang baru dengan cepat tanggap memediasi pertemuan BPD, Kades dan perangkat desa. Tapi sayangnya Kades malah tak datang sehingga rapat harus tertunda. Ada apa dibalik ini”, tanya Imelda.

Ketua BPD ini berharap pada pertemuan berikut Kades dapat meluangkan waktu menghadiri rapat serta memberi ketegasan terkait item-item yang dikeluhkan masyarakat, sehingga persoalan di desa tidak harus menghabiskan waktu berlama-lama.

Hingga berita ini dikirim ke redaksi belum didapati konfirmasi dari Kades Parsel, Parluhutan Situmorang.

Namun informasi yang diterima ketidakhadiran Kades dalam rapat tersebut lantaran ada tugas lain yang tak dapat diwakilinya.

Sekedar informasi, Kades Parsel dinilai telah mengabaikan rekomendasi Komisi I DPRD Batu Bara yang meminta Kades mengaktifkan kembali perangkat desa yang diberhentikannya.KM-Red/ep