KPK, Gubsu dan 8 Kepala Daerah di Sumut Teken Komitmen Pencegahan Korupsi

MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahyamadi dan delapan kepala daerah baru di Sumut akan menandatangani Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegerasi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK).

Penandatanganan ini dilakukan pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegerasi, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah di Sumut, Selasa (14/5/2019) di Kantor Gubernur Sumut.

Delapan kepada daerah baru yang akan menandatangani komitmen bersama Gubernur Edy Rahmayadi adalah, Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendy Nasution, Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap, Bupati Batubara Zahir, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe dan Plt Bupati Asahan Surya.

“Ada sembilan kepala daerah baru di Sumut yang akan menandatangani Komitmen Pencegahan Korupsi, termasuk Gubdu Bapak Edy Rahmayadi. Ini akan dilakukan saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegerasi bersama KPK hari Selasa,” kata Ketua Panitia Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegerasi di Sumut, Muhammad Fitriyus, Minggu (12/5/2019) di Medan.

Penandatanganan ini akan disaksikan langsung Ketua KPK Agus Raharjo, seluruh kepala daerah, Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono dan Direktur Bank Sumut Muchammad Budi Utomo.

“Sembilan kepala daerah baru Sumut akan menandatangani Komitmen Pencegahan Korupsi langsung di hadapan Ketua KPK Pak Agus Raharjo dan juga seluruh kepala daerah Provinsi Sumatera Utara,” jelas Fitriyus.

Di hari yang sama, usai penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegerasi, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Sumut dengan Pemko Medan, Pemko Pematangsiantar dan Pemkab Deliserdang.

Juga penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumut dengan Kanwil BPN Provinsi Sumut dan Kantor Pemerintahan se-Sumut.

“Ini bertujuan tentunya untuk optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah,” terang Fitriyus, yang saat ini menjabat sebagai Asisten Umum dan Aset Pemprov Sumut.KM-red