MEDAN | Ratusan masyarakat berunjukrasa di depan kantor DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Medan, Senin (27/1/2020). Mereka menuntut Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi dicopot dari jabatannya.

Masyarakat tergaung dalam Aliansi Masyarakat Konsumen Air (AMKA) Sumut , juga menilai Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, tidak serius untuk mengurus Sumut.

Koordinator aksi AMKA Sumut, Hamzah Hasibuan dalam orasinya menegaskan, Dirut PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri telah mencoreng wajah Sumut, dengan predikat terburuk yang diberikan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian PU/PR.

“Dalam penilaian BPPSPAM tahun 2019 tersebut, PDAM Tirtanadi Sumut mendapatkan penilaian buruk sehingga berada pada peringkat ke 98. Kita ini berada di peringkat corot, lalu apa Edy Rahmayadi masih mau mempertahankan orang yang berkinerja buruk demi Sumut Bermartabat,” tegas Hamzah Hasibuan.

Disampaikannya, keluhan masyarakat pelanggan PDAM Tirtanadi mulai dari air kotor, air nya kecil mengalir ,dan mahalnya tagihan. Hal itu menjadi salah catat meter dinilai menjadi persoalan yang semakin hari semakin parah terjadi.

“Disatu sisi, Gubernur sibuk cakap-cakap akan mengevaluasi anggota yang tidak becus kerja. Faktanya semua itu hanya omong kosong saja,” tegas Hamzah.

Sementara itu, Ketua AMKA Sumut, Awaluddin Nasution meminta agar DPRD Sumut tidak tutup mata dengan segala persoalan yang terjadi di tubuh PDAM Tirtanadi. Mulai dari buruknya pelayanan, bengkaknya jumlah karyawan dan pegawai PDAM yang tidak sesuai dengan kinerja, dan tindakan monopoli proyek yang dikendalikan oleh kekuasaan.

“Beginilah kalau DPRD Sumut ini banyak titip orang di PDAM, jadi susah mereka cakap. Ditambah lagi Gubernur nya melindungi, maka makin hancurlah perusahaan daerah kita ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sumut, Viktor Silaen, yang menemui pengunjuk rasa berjanji akan membawa persoalan ini ke Komisi C DPRD Sumut.

“Saya akan bawa keluhan adik adik mahasiswa ke DPRD Sumut. Nanti akan ditindaklanjuti, karena PDAM Tirtanadi ini masuk wilayah kerja mereka,” tegasnya.

Dikantor Gubsu, masyarakat diterima Kasubag Hubungan Antar Lembaga Humas Pemprovsu, Salman Tanjung yang mengatakan akan menampung aspirasi pengunjukrasa dan segera menyampaikan kepada pimpinan.KM-red