Categories: Uncategorized

OPD Tidak Maksimal Bekerja, Bupati Batubara Bentuk Satgas Kejar WTP

BATUBARA | Kondisi pelaporan keuangan dan aset Pemkab Batubara selama tiga tahun terakhir disikapi Bupati Batubara Ir. Zahir, MAP dalam apel dihadapan pegawai dan pejabat dilingkungan Pemkab Batubara, Senin (14/1/2019).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Batubara selama tiga tahun memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu harus diperbaiki kita akan bentuk Satgas kejar WTP.

” Menurut kepala BPK ini terjadi karena Bappeda, Inspektorat, keuangan, asset, dan sejumlah pimpinan OPD tidak bekerja secara optimal akibatnya aset yang harus diserahkan tidak diserahkan seperti PU dengan PDAM dan laporan selalu terlambat terhadap LKPD,” kata Zahir.

Untuk menhadapi kondisi ini Zahir memerintahkan Sekda agar seluruh Kasubbag Perencanaan dan keuangan segera disiapkan untuk mengikuti pelatihan tentang sistem perencanaan.

Pelatihan ini sudah bisa dilaksanakan di minggu ke empat Januari dengan melibatkan Bappeda, keuangan propsu, BPK, atau BPKP dan kemenpan serta pihak USU yang sudah bekerja sama dengan Pemkab Batubara.

” Saya malu akibat kelemahan OPD gaji ASN saja bisa terlambat dibayar apalagi untuk membangun Kab.Batubara, ” kata Zahir.

Selain berupaya memperbaiki LKPD, Zahir juga berusaha memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) yang saat ini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernilai C atau 35.

Zahir juga memberi apresiasi kepada Camat Air Lutih dan Camat Laut Tador yang sudah mampu bekerja melaksanakan perintah harian Bupati. Kedua Camat mampu berkolaborasi dengan TNI, Polri, ASN dan masyarakat.

Kata Zahir ketidakmampuan meraih predikat WTP karena menurut Deputy Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian Menpan RB, Yusuf Atek akibat tidak faham dalam perencanaan, Inspektorat lemah dalam pengawasan, pimpinan OPD tidak jelas memahami tugas pokok dan fungsi sebagai pimpinan.

Kordinator Divisi Hukum dan HAM Gemkara Ahmad Yani mengatakan, pejabat yang berprestasi sudah layak untuk mendapatkan apresiasi. ” Kalau memang tidak bisa bekerja langsung dievaluasi saja,” kata Yani.KM-eps

admin

Recent Posts

Polres Labusel Gelar Doa Bersama dalam Rangka “Damai Indonesiaku”

koranmonitor - LABUSEL | Personel Polres Labuhan Batu Selatan (Labusel) menggelar doa bersama, dalam rangka…

7 jam ago

PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI

koranmonitor - JAKARTA | Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi mengumumkan penonaktifan Eko…

11 jam ago

MKD DPR RI Minta Ketum Parpol Nonaktifkan Anggota DPR Bermasalah!

koranmonitor - JAKARTA | Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI meminta para ketua umum partai…

13 jam ago

Menteri Pertanian Sebut Harga Beras Turun di 32 Provinsi

koranmonitor - JAKARTA | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, harga beras turun di 32…

1 hari ago

Bertemu Prabowo, Ormas Islam Siap Sinergi Jaga Kondusifitas Bangsa

koranmonitor - JAKARTA | Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 16 organisasi keagamaan di kediamannya,…

1 hari ago

SADIS! Gegara Tagih Utang Rp 200 Ribu, Wanita di Binjai Dihabisi Kekasih, Pelaku Dikatain Miskin

koranmonitor - BINJAI | Kasus penemuan mayat wanita yang menggegerkan warga kos-kosan Jalan Tamtama, Kelurahan…

1 hari ago