Terkait Database Nelayan, Himadara Minta Komisi II DPRD Batu Bara Panggil Kadis Perikanan

BATU BARA | Kondisi miris menimpa sekitar 50 ribu nelayan Kabupaten Batu Bara, dengan tidak adanya kepastian tanggungjawab pemerintah atas nasib mereka, jika mengalami musibah saat mencari nafkah di lautan.

Tidak adanya kepastian yang dialami para nelayan, diakibatkan tidak adanya database nelayan Kabupaten Batu Bara di Dinas Perikanan setempat.

Demikian dikatakan Ketua Umum
Himpunan Mahasiswa Pemuda Batu Bara (Himadara), Suib Wijaya kepada wartawan saat memasukkan surat ke Komisi II DPRD Batu Bara, Rabu (12/8/2020).

Dikatakan Suib, sejak tahun 2014 tidak ada database nelayan di Kabupaten Batu Bara, sehingga tidak diketahui secara pasti jumlah nelayan yang mengais rezeki dari laut.

Ditambahkan Suib, surat HIMADARA No. 27/B/ Sek/PP-HIMADARA/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 meminta Komisi II DPRD Batu Bara, agar memanggil Kadis Perikanan Batu Bara serta menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat), terkait kecerobohan dinas tersebut yang tidak memiliki database nelayan di Kabupaten Batu Bara.

Sebagai konsekwensi disebutkan Suib, tidak adanya database nelayan mengakibatkan tidak ada kepastian hukum terhadap nelayan Kabupaten Batu Bara, bila mengalami musibah atau kendala saat mencari nafkah di tengah ganasnya lautan.

“Kita tidak ingin terulang kembali pembakaran kapal nelayan seperti di Sergai dimana seluruh nelayannya merupakan warga Kabupaten Batu Bara”, ingatnya.

Untuk itu Suib didampingi Kabid Kepemudaan HIMADARA, Habibi Ali meminta Ketua Komisi II DPRD Batu Bara, Ali Hatta dan seluruh anggota Komisi II, agar menyikapi surat mereka.

“Kita berharap anggota dewan terhormat di Komisi II DPRD Batu Bara agar proaktif menyikapi permasalahan nelayan Batu Bara. Kita harap Komisi II segera mengagendakan pemanggilan dan RDP dengan Kadis Perikanan Batu Bara”, harap Suib.KM-Red/ep