koranmonitor – BINJAI | Pemerintah Kota (Pemko) Binjai mengambil langkah tegas dalam menata ruang publik yang lebih hijau, dengan menertibkan dan membongkar bangunan liar di kawasan Jalan Bandung, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, tepatnya di depan Rumah Sakit Kesrem Binjai, Selasa (7/4/2026). Dalam kegiatan tersebut, sekitar 300 personel gabungan diterjunkan, terdiri dari unsur pemerintah daerah serta didukung TNI...
BINJAI
koranmonitor – BINJAI | Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai berhasil mengamankan sebanyak 14 unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kejahatan jalanan, seperti balap liar dan begal, sepanjang Maret 2026. Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di sejumlah titik rawan di wilayah hukum Polres Binjai. Kapolres Binjai, AKBP Mirzal Maulana, melalui Kasi Humas AKP Junaidi, Selasa (7/4/2026), menjelaskan...
koranmonitor – BINJAI | Sidang sengketa informasi publik terkait penggunaan dana insentif fiskal (DIF) di Kota Binjai kembali mengungkap fakta mencengangkan. Majelis Komisioner menilai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Binjai tidak serius membuka data yang diminta pemohon. Dalam sidang lanjutan yang digelar Senin (30/3/2026), Anggota Majelis Safii Sitorus secara tegas mengkritik dokumen yang diserahkan pihak termohon...
koranmonitor – BINJAI | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai bersama jajaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan survei lapangan ke rumah-rumah warga terdampak bencana banjir, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka verifikasi dan validasi terhadap kondisi rumah warga yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat banjir yang melanda Kota Binjai. Kepala BPBD Kota Binjai, R.I. Baroes, ST, menyampaikan...
koranmonitor -BINJAI | Aroma skandal perizinan bangunan kembali mencuat di Binjai. Dugaan manipulasi dokumen lingkungan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada sejumlah proyek industri kini mulai diseriusi aparat penegak hukum. Polres Binjai memastikan akan segera memanggil pihak-pihak terkait guna mengusut penggunaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH) yang diduga disalahgunakan sebagai pengganti dokumen wajib UKL-UPL. Kanit Tipiter...

