koranmonitor – BINJAI | Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Binjai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, siang tadi, Rabu (21/1/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap pengangkatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai yang dinilai sarat persoalan dan berpotensi mencederai marwah birokrasi pemerintahan daerah.
Dalam orasinya, massa aksi membentangkan sejumlah poster dan selebaran bertajuk “Selamatkan Marwah Birokrasi Binjai dari Kecacatan Administrasi”.
Mereka menilai pengangkatan pejabat tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip meritokrasi serta tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) lokal.
Aliansi menyoroti dugaan pengkhianatan terhadap SDM lokal, lantaran jabatan strategis kepala dinas justru diberikan kepada figur yang dinilai bukan berasal dari struktur pembinaan ASN Kota Binjai.
Padahal, menurut mereka, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan pejabat internal yang telah melalui proses pembinaan karier secara berjenjang.
Selain itu, massa juga mengungkap dugaan maladministrasi jabatan, pejabat yang diangkat sebagai Kadis PUPR disebut sebelumnya hanya menjabat sebagai pelaksana, bukan pejabat administrator, sehingga dinilai tidak memenuhi syarat jenjang karier ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.
Isu lain yang menjadi sorotan serius adalah dugaan manipulasi administrasi kesehatan dan psikologi.
Aliansi mencurigai proses tes kesehatan dan psikologis tidak dijalani secara sah dan fisik oleh pejabat terpilih, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas proses seleksi jabatan.
Koordinator Aksi, Oza Hasibuan, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial atas kebijakan pemerintah daerah yang dinilai menyimpang dari aturan.
“Aksi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Jika dugaan pelanggaran administrasi, jenjang karier ASN, hingga manipulasi tes kesehatan benar terjadi, maka ini persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan,” tegas Oza kepada wartawan.
Ia menambahkan, pembiaran terhadap dugaan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah.
“Birokrasi bukan ruang kompromi kepentingan, pemerintah harus berani membuka seluruh proses dan dokumen pengangkatan Kadis PUPR secara transparan kepada publik,” ujarnya.
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas PUPR Kota Binjai, Wahyu Umara untuk meminta tanggapan atas tudingan yang disampaikan massa aksi.
Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat.
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Binjai mendesak agar Wali Kota Binjai, BKD, dan Inspektorat Daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Mereka juga meminta agar pejabat terkait dinonaktifkan sementara hingga seluruh dugaan pelanggaran administratif tersebut ditelusuri secara tuntas.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar Kantor Wali Kota Binjai terpantau kondusif dan aksi berlangsung tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian. KM- Andy
