Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRDSU Dhody Thahir Tersangka, Kerugian Pelapor Ditaksir Rp5 Miliar

koranmonitor – MEDAN | Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir (DT) dikenakan pasal berlapis atas dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dan atau pemalsuan surat.

Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (24/9/2026) mengatakan, ancaman hukuman menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (394 KUHP baru/266 KIHP lama) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

“Sedangkan pemalsuan surat (391 KUHP baru/263 KUHP lama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun,” terang Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan di Mapolda Sumut, Kamis (24/9/2026).

Disebutkannya, anggota DPRD Sumut DT ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan Direktur PT Rapy Ray Putratama, Muhammad Ghazali Iskandar dengan Laporan Polisi LP/B/449/IV/2023.

“Tersangka DT sempat dua kali tidak menghadiri pemanggilan penyidik, sehingga dilakukan penjemputan paksa pada 15 September 2026 di kediamannya Kompleks Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia, selanjutnya dilakukan penahanan,” sebut Kombes Pol Cornelis.

Dijelaskan, dugaan pemalsuan surat tersebut terjadi Maret 2023 di Kompleks Bumi Asri, Medan Helvetia. Kemudian melalui kuasa hukumnya, tersangka DT mengirimkan surat tersebut ke Bank BTN Medan, Bank BRI Kanwil Medan, Bank BJB Medan serta Kantor Pertanahan Deliserdang.

Isi surat tersebut, DT mengaku sebagai satu-satunya subjek hukum yang berhak atas lahan sekira 15 Ha di Dusun V Desa Sigara Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang.

Namun, sambung Cornelis, hasil penyidikan, objek tanah dimaksud bukan milik bersangkutan, melainkan milik pelapor berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 650 tanggal 3 Desember 2019 atas nama PT Rapy Ray Putratama, dan sedang dibangun perumahan bersubsidi di atasnya.

Atas munculnya empat surat yang dilayangkan kuasa hukum DT ke tiga bank dan BPN, mengakibatkan kerugian terhadap pelapor. Sebab, pelapor tidak bisa mendapatkan pinjaman kredit bank dan sertifikat tanahnya diblokir.

Persoalan itu menimbulkan kerugian bagi PT Rapy Ray Putratama ditaksir mencapai Rp5 miliar.

“Saat ini masih satu orang ditetapkan tersangka, yakni DT dan kami telah memeriksa saksi-saksi terdiri saksi pelapor, pihak bank dan BPN Deliserdang,” kata Cornelis.

Dia juga mengatakan, penyidik telah melakukan gelar perkara dan penyitaan barang bukti. Berikutnya penyidik akan mengirimkan berkas perkara kepada JPU (tahap 1).

Kriminalisasi hukum

Terpisah, Kuasa Hukum DT, Hasrul Benny Harahap dihubungi wartawan, Kamis (24/9/2026) sore, mempertanyakan penetapan tersangka terhadap kliennya.

“Terkait terbitnya empat surat yang menjadikan klien kami sebagai tersangka sangat tidak relevan. Surat tersebut dibuat oleh kuasa hukum, bukan klien kami, dikarenakan objek tanah tersebut masih bersengketa,” katanya.

Atas dasar sengketa itu, pihak kuasa hukum melayangkan surat kepada tiga bank dan BPN untuk mempertimbangkan permohonan yang sudah disampaikan PT Rapy Ray Putratama, dan hal itu kata Benny, sangat wajar dan tidak melanggar hukum.

Karena itu, dia menilai penyidik “ugal-ugalan” dalam menetapkan tersangka dan menahan kliennya.

“Kami menilai, tindakan dilakukan penyidik ugal-ugalan, dan telah melakukan kriminalisasi hukum,” tegasnya. KM-ded/R