koranmonitor – JAKARTA | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menargetkan pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia hingga tahun 2026 guna memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi kepada masyarakat.
Kepala Polri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan semakin banyak masyarakat penerima manfaat memperoleh akses terhadap makanan bergizi.
“Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan memastikan bertambahnya akses masyarakat penerima manfaat terhadap makanan bergizi,” ujar Listyo Sigit dalam acara peresmian dan peletakan batu pertama 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan Polri oleh Presiden RI di kawasan Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).
Ia menyampaikan, saat ini Polri telah memiliki 1.179 SPPG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 411 SPPG yang telah beroperasi, 162 SPPG dalam tahap persiapan operasional, 499 SPPG dalam tahap pembangunan yang ditargetkan selesai pada Maret 2026, serta 107 SPPG dalam tahap peletakan batu pertama.
Menurut dia, apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, program itu diproyeksikan dapat memberikan manfaat kepada 2.947.500 orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja.
Dari total tersebut, sebanyak 33 SPPG dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Secara khusus di Papua, Polri saat ini melaksanakan survei bersama Badan Gizi Nasional (BGN), untuk menentukan lokasi pembangunan SPPG di Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung pemerataan akses layanan pemenuhan gizi hingga ke daerah, agar manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan Polri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SPPG Palmerah, Jakarta Barat.
Sejumlah menteri dan kepala lembaga turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. KMC/R