Program PKH Medan Makmur, Rico Waas Harus Mampu Putus Rantai Kemiskinan

koranmonitor – MEDAN | Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur yang digagas Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dinilai sebagai langkah tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pelaksanaannya harus didasarkan pada kajian akademis yang terukur agar program tersebut tidak sekadar menjadi bantuan sosial atau kegiatan amal (charity), tetapi mampu membawa masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pengamat Sosial dan Politik Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr. Bakhrul Khair Amal, mengatakan program Medan Makmur perlu dirancang dengan perencanaan yang matang, mulai dari penetapan target, mekanisme penyaluran manfaat, hingga kriteria masyarakat yang berhak menerima program.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki instrumen yang jelas untuk mengukur kelayakan penerima manfaat. Kualifikasi masyarakat sasaran, mekanisme pendataan, serta lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program juga perlu ditetapkan secara transparan.

Dengan demikian, program Medan Makmur tidak hanya memberikan bantuan sesaat untuk mengurangi beban masyarakat, tetapi juga menghadirkan solusi berkelanjutan bagi persoalan kemiskinan.

“Jangan sampai program ini hanya sekadar charity, mengurangi rasa kasihan, tetapi tidak membawa orang keluar dari jalur kemiskinan,” demikian penekanan Bakhrul terhadap pentingnya arah dan tujuan program tersebut.

Ia menilai, keberhasilan program kesejahteraan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan atau jumlah warga yang menerima bantuan. Lebih dari itu, harus ada indikator yang dapat menunjukkan perubahan nyata dalam kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat.

Karena itu, kajian akademis diperlukan untuk memastikan program Medan Makmur memiliki sasaran yang tepat, mekanisme pelaksanaan yang jelas, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi secara berkala.

Bakhrul juga menambahkan bahwa Medan Makmur ini berkaitan dengan janji politik yang disampaikan Rico Waas kepada masyarakat saat kontestasi pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, janji politik harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata setelah seseorang memperoleh mandat untuk memimpin. Konsistensi antara komitmen saat kampanye dan kebijakan ketika menjalankan pemerintahan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban politik kepada masyarakat.

“Oleh sebab itu, program Medan Makmur perlu dijalankan secara konsisten, dengan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong Pemerintah Kota Medan menyediakan saluran partisipasi publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam kontrol sosial dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan terhindar dari penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Semakin luas partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, semakin besar pula peluang untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efektivitas program.

“Kebijakan publik seperti Medan Makmur berpotensi memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, perbedaan pandangan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan program.

Sebaliknya, kritik dan masukan publik perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses evaluasi agar pelaksanaan program semakin baik,” tegasnya.

Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan Medan Makmur tidak berhenti sebagai slogan atau pemenuhan janji politik, melainkan menjadi kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga Kota Medan. KMC/R